Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku belum mengetahui draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kendati dirinya belum mengetahui draf revisi UU KPK, Fadli mengatakan, DPR dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.
Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden terkait pembahasan draf revisi UU KPK.
"Kita akan segera rapat konsultasi dengan presiden, tidak mungkin membuat UU tanpa pemerintah. Jadi kita tunggu saja hasil rapat dengan presiden," papar Fadli saat ditemui seusai perayaan HUT Partai Perindo di jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) malam.
Sebelumnya, sebanyak enam fraksi di DPR mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015). Keenam fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar.
Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian, antara lain, KPK diusulkan tak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar.
Selain itu, KPK diusulkan hanya memiliki masa kerja selama 12 tahun. Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan. Ada juga usulan bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK.
[sam]
