Berita

Nusantara

Aparat Hukum Terus Telusuri Penyelewengan Pupuk PT Pusri

KAMIS, 08 OKTOBER 2015 | 16:07 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Data terkait amburadulnya distribusi pupuk bersusidi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) semakin mencengangkan. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) mencatat, setidaknya 24 ton pupuk bersubsidi dari PT Pusri yang diamankan oleh Jajaran Ditreskrimsus Polda Sumsel pada 10 Juni 2015 lalu.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Djarot Padakova, mengatakan, maraknya penyelewengan pupuk disinyalir karena pengawasan yang lemah dari pihak penyuplai di tingkat distributor. Baca: Ada Permainan Mafia di Balik Distribusi Pupuk Bersubsidi PT Pusri

Dia akui, Polda telah menetapkan tersangka berinisial SH karena kedapatan melakukan penyelewangan pupuk sebanyak 16 ton.  Tiga hari berselang, tepatnya 13 Juni 2015, Polda Sumsel kembali mengamankan 8 ton dan satu unit truk pengangkut. Di sana, AI yang merupakan distributor juga ditetapkan tersangka karena terbukti melakukan penyelewengan. Kasus kedua tersangka tersebut masih dalam pengembangan meski mereka tidak ditahan.


"Memang selama ini tidak ada pengawasan dari kepolisian. Tetapi, jika diminta, kami siap untuk menurunkan anggota untuk mengawal," kata Djarot kepada RMOL Sumsel.

Di Kota Pagaralam, pihak Kejaksaan Negeri juga terus menyelidiki penyelewengan pupuk bersubsidi dari PT Pusri yang dilakukan para distributor pada Agustus 2015.

Menurut Kasi Intel, Syahril Siregar SH, dan Kasi Pidsus, Noly Wijaya SH MH, yang menangani kasus ini, terungkapnya kasus penyelewengan tersebut setelah cukup banyak petani mengeluh tidak dapat jatah pupuk dan sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Kami menduga permainan ini terjadi antara pihak penyuplai dengan distributor sehingga dibuat aturan agar petani sulit membeli. Sementara di sisi lain,  kesempatan ini digunakan distributor untuk menjual pupuk kepada pihak lain termasuk perusahaan tertentu," ungkapnya.
 
Syahril mengatakan, pengecer tidak bisa disalahkan karena dia langsung menerima dari distributor untuk disalurkan kepada petani, sementara petani sendiri sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk.
 
"Bisa dibayangkan kebutuhan pupuk untuk petani Pagaralam bisa mencapai 1.000 ton lebih, dan cuma beberapa persen saja bisa disalurkan kepada petani. Sedangkan sisanya justru dijual kepada pihak tertentu di luar prosedur pendistribusian," ujarnya.
 
Kejari Pagaralam sendiri telah menetapkan beberapa tersangka yakni Syamsul Arifin selaku direktur PT Petani selali distributor pupuk bersubsidi di Kota Pagaralam, dan Ruspani Ramli selaku Direktur UD Ayek Lematang. Tersangka Ruspani sendiri sempat menghilang selama 4 bulan dan kini sudah ditahan. Sedangkan Syamsul Arifin telah meninggal dunia.

Dari penelusuran redaksi, sebetulnya masih banyak lagi penyelewengan-penyelewengan pupuk tersebut karena hingga kini petani masih kesulitan mendapat pupuk, terutama saat musim panen. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya