Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi berdampak baik atau buruk kepada rakyat sangat bergantung kepada ekspektasi rakyat itu sendiri.
‎Hal itu dikatakan D‎irektur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, dalam Dialog Kenegaraan bertema "Paket kebijakan ekonomi Jokowi dan pengaruhnya terhadap perekonomian rakyat" di gedung DPR, Rabu (7/10).
"Masyarakat memang menanti dan menunggu Jokowi memenuhi janjinya. Namun apakah paket kebijakan ekonomi pemerintah itu berdampak atau tidak, tergantung ekspektasi rakyat," ujar Enny.
Dia mengatakan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya untuk menstabilkan ekonomi akibat dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Menurut dia, paket ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem investasi seharusnya dibarengi dengan komitmen dan implementasi yang bagus pula, sekalipun tidak bisa memperbaiki ekonomi dalam jangka pendek.
Hanya saja kata Enny, Peraturan Pemerintah (PP) sendiri selama ini justru tidak dipahami dan tidak pula dilaksanakan dengan baik oleh birokrasi di bawah.
Hal ini juga terjadi problem antara target dan implementasi. Misalnya paket II, untuk mengurus izin saja hampir di semua kabupaten/kota prosesnya selama 6 bulan.
Bahkan ada yang lebih dari setahun. "Presiden boleh proses izin selama 3 jam, tapi syaratnya kalau sudah lengkap. Ini pemerintah serius menyelesaikan masalah atau tidak? Seperti pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang 700 ribuan orang saja antreannya luar biasa," tutur Enny lagi.
Karena itu lanjut Enny, kalau stimulus ekonomi itu hanya di awang-awang, maka akan tersandera sendiri. Selama suku bunga tinggi, birokrasi tidak beres, tidak efektif, maka produksi tetap akan terganggu.
"Jadi, kalau masalahnya di birokrasi, maka Menpan Yudhy Chrisnandi berkewajiban membereskan birokrasi tersebut. Selain itu pemerintah harus tahu betul jika konsumsi rakyat itu besar, tapi rakyat tidak pernah bangkrut, melainkan hanya ada kesenjangan, sehingga negara yang bisa bangkrut," tandasnya.
[zul]
