Indonesia menghadapi masalah perekonomian yang kian memburuk. Permasalahan ekonomi tersebut ini harus diselesaikan bersama-sama.
"Ini menjadi masalah serius milik kita bersama dan menjadi masalah kita bersama karena Indonesia milik semua. Kita tidak ingin melihat Indonesia terpuruk lebih lama," jelas Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoe (Rabu, 7/10).
Hary Tanoe mengungkapkan itu terkait adanya pelemahan nilai tukar rupiah, daya beli melemah, gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK), mahalnya kebutuhan pokok, daya saing produk ekspor menurun, dan berbagai persoalan ekonomi lainnya.
Untuk mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut, Perindo kemarin menggelar rembug ekonomi nasional bersama pakar-pakar ekonomi Indonesia, kemarin.
Mereka di antaranya adalah Anggito Abimanyu; Ari Kuncoro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI); Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (INDEF); Didik J Rachbini, H.S Dillon dan sejumlah akademisi senior UGM, IPB, dan Undip.
Rembug tersebut menghasilkan 12 poin rekomendasi untuk pemerintah yang berisi :
1. Pemerintah perlu meningkatkan sinkronisasi otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan masuknya devisa hasil ekspor.
2. Kondisi saat ini gawat darurat, pemerintah tidak punya dignity untuk menjalankan kebijakan termasuk didalam, kualitas birokrat harus diperbaiki agar kebijakannya bisa berjalan.
3. Paradigma tentang pembangunan dan pemeritahan harus diubah dengan lebih fokus ke sektor rill dengan kebijakan fiskal yang tepat, investasi, inovasi, engagement di semua aspek.
4. Meminta jajaran pemerintah untuk membangun iklim ekonomi dan politik, sensitifitas dan situasi relasi politik yang kondusif.
5. Penyerapan anggaran yang tepat sasaran sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi indonesia.
6. Meminta pemerintah agar mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mendukung industri dalam negeri sehingga iklim investasi kembali kondusif.
7. Mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan sumber pembiayaan dan bahan baku dalam negeri sehingga banyak menyerap tenaga kerja lokal.
8. Pemerintah segera memprioritaskan pengembangan UMKM melalui peningkatan akses pasar, modal, pelatihan, dan juga perlindungan khusus untuk memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakat.
9. Memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
10. Mendesak pemerintah merealisasikan politik pertanian masa depan lebih baik, melalui keberpihakan kepemilikan lahan sendiri oleh petani, akses model murah, proteksi hasil-hasil pertanian termasuk politik anggaran yang terus berpihak pada kesejahteraan petani.
11. Menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap terjaga dan meningkat.
12. Mengoptimalkan kinerja BUMN.
[zul]
