Berita

ilustrasi/net

Jangan Sampai Paket Kebijakan Ekonomi Seret Indonesia Jadi Negara Liberal

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 06:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara yang friendly business dengan meluncurkan sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi patut diapresiasi.

Namun demikian, Presiden Jokowi diingatkan agar rangkaian paket deregulasi dan debirokratisasi itu tidak menjadikan Indonesia terseret sebagai negara yang benar-benar liberal.  

Demikian disampaikan dosen senior Iniversitas Nasional, Zainul Djumadin, dalam diskusi publik para dosen Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (6/10). Hadir dalam diskusi ini Manager ASEAN Economic Community Center (AEC Center), Tri Mardjoko, dan Ketua Program Studi Magister Manajemen Unas, I Made Adnyana.


Diskusi publik ini mengangkat tema "Dampak Pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi Terhadap Daya Saing Nasional Indonesia." Diskusi menyoroti peran penting pemerintah dalam mendorong penguatan daya saing nasional, baik melalui regulasi, bantuan permodalan, maupun pembinaan.

"Pemerintah jangan bikin paket gombal, sudah memberikan semuanya tapi kurang direspon dunia usaha. Pemerintah harus introspeksi, ada apa itu? Apakah ini bukan sudah ada public distrus?" kata seorang dosen, dalam diskusi tersebut. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya