Berita

ilustrasi/net

Jangan Sampai Paket Kebijakan Ekonomi Seret Indonesia Jadi Negara Liberal

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 06:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara yang friendly business dengan meluncurkan sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi patut diapresiasi.

Namun demikian, Presiden Jokowi diingatkan agar rangkaian paket deregulasi dan debirokratisasi itu tidak menjadikan Indonesia terseret sebagai negara yang benar-benar liberal.  

Demikian disampaikan dosen senior Iniversitas Nasional, Zainul Djumadin, dalam diskusi publik para dosen Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (6/10). Hadir dalam diskusi ini Manager ASEAN Economic Community Center (AEC Center), Tri Mardjoko, dan Ketua Program Studi Magister Manajemen Unas, I Made Adnyana.


Diskusi publik ini mengangkat tema "Dampak Pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi Terhadap Daya Saing Nasional Indonesia." Diskusi menyoroti peran penting pemerintah dalam mendorong penguatan daya saing nasional, baik melalui regulasi, bantuan permodalan, maupun pembinaan.

"Pemerintah jangan bikin paket gombal, sudah memberikan semuanya tapi kurang direspon dunia usaha. Pemerintah harus introspeksi, ada apa itu? Apakah ini bukan sudah ada public distrus?" kata seorang dosen, dalam diskusi tersebut. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya