PKB Jakarta: Pingin Upahi RT/RW Berdasar Qlue, Ahok Bikin Masalah Baru

DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta mengingatkan agar Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkaji ulang wacana penggantian uang operasional Ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW).

Ahok berencana mengganti uang operasional Ketua RT/RW dengan tunjangan berdasarkan prestasi mereka menindaklanjuti laporan warga lewat program Jakarta Smart City, yaitu aplikasi berbasis Android yakni Qlue.

"Ketua RT dan RW adalah bagian dari warga Jakarta resmi yang mempunyai latar belakang sosial, umur dan ekonomi yang tidak mempunyai persamaan seperti pegawai pemerintahan DKI, jadi tidak pantas diberi beban kerja sama dengan target membereskan laporan dari Qlue oleh Ahok." kata Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Heriandi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/10).

Jika Ahok ingin memotivasi RT dan RW untuk membenahi Jakarta, sebaiknya Ahok mengubah tunjangan operasional RT dan RW menjadi tunjangan kehormatan, dan kemudian memberi motivasi atau insentif tambahan berupa ikut partisipasi melapor di Qlue, tanpa perlu membereskan laporan masyarakat yang masuk.

DPW PKB DKI Jakarta tidak ingin wacana tunjangan operasi untuk RT dan RW menjadi program adu domba antar lurah, camat dan RT-RW. Jangan sampai wacana itu membuat RT dan RW menjadi konsumtif dengan menganti handphone android atau iphone.

Dari laporan Qlue yang sedang berjalan saja banyak laporan yang belum direspon oleh pegawai pemprov DKI, kebanyakan indikator warna kuning pada qlue lebih banyak daripada warna hijaunya, dan itu pun butuh puluhan hari terkadang beres jika direspon oleh pegawai terkait," kata Heriandi.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Ahok berencana mengubah sistem pemberian uang operasional bagi ketua RT dan RW.

Ahok menginginkan gaji para pegawai di RT dan RW ditentukan berdasarkan kinerjanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat lewat program Jakarta Smart City berbasis ponsel pintar bernama Qlue.

"Kalau wacana ini direalisasikan, Ahok harus siap dengan gelombang pengunduran diri dari RT dan RW, karena jabatan RT dan RW itu bukan jabatan profesional," pungkasnya. [ald]