. Saat ini, Indonesia telah terperangkap dalam set-up strategi persaingan minyak nabati dunia. Non-governmental organization (NGO), yang digalang negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, berhasil menyesatkan opini bahwa biang keladi pemanasan global dan perubahan iklim adalah berkurangnya hutan, bukan polusi karbon negara-negara kaya.
"Kita disesatkan opini oleh NGO, menjadi bodoh dan percaya bahwa hilangnya 75 juta Ha hutan Indonesia disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit yang luasnya 6 juta Ha, senagaimana data 2006," kata Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom, dalam keterangan Senin kemarin (5/10).‎‎
Publik juga, lanjut Maruli, tersesat opini oleh NGO bahwa musibah asap yang mengerikan hari ini adalah akibat kejahatan korporasi kelapa sawit, dan bukan dampak dari sifat populis para legislatif dan eksekutif yang merumuskan UU yang "pro rakyat", yang memperbolehkan membakar lahan maksimum 2 Ha. (Baca juga: NGO Gunakan Isu Lingkungan untuk Habisi Sawit Indonesia).
Di awal masa kerjanya, lanjut Maruli, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya terbang berkeliling wilayah Riau, dengan dipandu oleh NGO Barat Greenpeace, bukan oleh korporasi sawit yang dicap penjahat lingkungan. Dan kemarin, Wakil Presiden RI akan kembali dari New York setelah berbicara populis di hadapan NGO-NGO Barat, dengan dipandu oleh NGO lokal, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan bukan oleh korporasi sawit yang dibenci NGO Barat dan lokal karena telah menggusur minyak kedelai. (Baca:
RSPO Ingin Membunuh Industri Sawit Indonesia).
Bahkan, lanjut Maruli, Presiden Jokowi, gara-gara musibah asap yang tak kunjung mampu dikendalikan oleh petugas lapangan, telah terprovokasi untuk melampiaskan kemarahannya dengan memerintahkan menangkap dan menindak keras perusahaan-perusahaan yang membakar lahan. Merespon kemarahan Jokowi, polisi pun terpaksa menangkapi eksekutif perusahaan yang lahannya terbakar, meski tidak membakar. Eksektif perusahaan ditangkap dengan alasan lalai.
"Analogisnya, bila hutan lindung atau hutan lainnya yang terbakar sehingga menimbulkan asap yang hebat, siapa yang akan dianggap Lalai? Menteri KLH, sebagai penanggung jawab wilayah hutan, tidakkah dia juga harus ditangkap oleh polisi? Dengan riang hati, Menteri KLH kemudian menyempurnakan duka pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan membekukan ijinnya. Ribuan karyawan terpaksa menganggur, berdebar-debar menunggu hari jatuhnya vonis PHK," sesal Maruli.
Di tengah kondisi semacam ini, sambung Maruli, komunitas sawit Indonesia merasa berbunga-bunga bahwa ada dua mantan Menteri Ekonomi yang pasang badan membela eksistensi sang primadona, yaitu sawit Indonesia, di pasar dunia. Dua menteri Ekonomi itu adalah Rizal Ramli dan Sofjan Djalil. Rizal kini menjabat sebagai Menteri Maritim dan Sumber Daya, sementara Sofjan Djalil menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepal Bappenas.
"Dua menteri ini pasang badan, siap untuk tidak populer di mata NGO," ungkap Maruli, yang tidak punya sejengkal pun kebun sawit tapi membela sawit demi Indonesia.‎
Pujian Maruli kepada Rizal dan Sofjan ini terkait dengan kesepakatan dua negara produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia, sebagai sebagai langkah yang bagus untuk menghadapi perang energi, terutama yang menggunakan bahan bakar nabati. Bukan rahasia lagi, sejak beberapa dekade belakangan ini, negara-negara Barat yang terganggu dengan produksi CPO Indonesia dan Malaysia melancarkan kampanye hitam anti-sawit.
Menurut Maruli Gultom, kerjasama Indonesia, melalui Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofjan Djalil, dengan Malaysia, melalui Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, merupakan wujud nyata dalam membela eksistensi produk unggulan kedua negara di pasar dunia. Keberhasilan Indonesia merangkul Malaysiaangat strategis dalam membangun kekuatan untuk menghadapi gerakan anti-sawit.
[ysa]
