Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengaku kecewa dengan langkah hukum mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, RJ Soehandoyo‎.
Pasalnya, Soehandoyo ‎menggugat Pasal 69 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mengatur mengenai pengusutan pencucian uang tanpa perlu dibuktikan dulu tindak pidana asalnya.
"Tentu kami kecewa dengan adanya permohonan ini. Ini jelas melemahkan semangat aparat penegak hukum " kata Yusuf saat memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (5/10).
‎Yusuf mempertahankan argumennya bahwa uji materi terhadap UU TPPU melemahkan semangat aparat penegak hukum dalam hal menegakkan pemberantasan pencucian uang, terutama dalam mengejar dan membekukan aset-aset milik pelaku pencucian uang.
Di samping itu, Yusuf juga menilai, Soehandoyo tidak mempunyai kedudukan hukum dalam uji materi ini. Sebab, tidak ada kerugian kepada Soehandoyo akibat berlakunya Pasal 69 UU TPPU ini.
"Legal standing pemohon tidak jelas, karena pemohon tidak mengalami kerugian. Tidak jelas letak kerugiannya di mana. Kami beranggapan ini hanya perbedaan pendapat, bukan constitusional complain," urai Yusuf.
Menurut Yusuf, jika seorang tersangka tidak menerima sangkaan dari penyidik, terutama dalam penyangkaan pencucian uang, maka hal itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Dalam KUHAP diatur bahwa pemohon diberikan hak sanggahan. Karena KUHAP sendiri juga telah membentuk lembaga praperadilan sebagai hak tersangka untuk membantah apa yang dilakukan penyidik," tegas Yusuf.
Sebagai informasi, mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, RJ Soehandoyo mengajukan uji materi Pasal 69 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ke MK. Soehandoyo menilai berlakunya Pasal 69 UU TPPU telah merugikan hak konstitusionalnya.
Pasal 69 UU TPPU berbunyi, "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."
Uji materi ini dilatari kasus yang dialami Soehandoyo di Polda Sulawesi Tengah. Di mana ia merasa, Pasal 69 telah membuat penyidik mengusut dugaan pencucian uang telah membuatnya dirugikan. Soehandoyo mengaku, pidana asal yang menimpa Soehandoyo berlatarbelakang tindak pidana perbankan.
Karena itu, Soehandoyo meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 69 UU TPPU itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
[zul]
