Berita

ilustrasi/net

Konflik Agraria TNI dan Petani Cederai Jatidiri TNI

SENIN, 05 OKTOBER 2015 | 10:43 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Reformasi TNI juga sangat tergantung upaya pemerintahan sipil dalam mengagendakan reformasi sektor keamanan. Dalam konteks ini juga harus dipahami bahwa menugaskan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) membutuhkan keputusan politik negara.

"Oleh karenanya dalam merumuskan besarnya alokasi anggaran dan penugasan TNI dalam operasi militer perang dan (OMSP), pemerintah perlu merumuskan potensi ancaman pertahanan negara dan rencana strategis pertahanan," kata Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 5/10).

Rumusan tersebut, lanjut Gunawan seharusnya tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakanan Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Buku Putih Pertahanan sebagaimana mandat UU Pertahanan. Dan dengan adanya dua aturan tersebut, maka supremasi sipil akan terwujud dalam kontrol demokratis dan kontrol obyektif terhadap TNI.


"Dan sebagai wujud penghormatan supremasi sipil, maka dalam konflik agraria antara TNI dengan Petani, sebaiknya TNI menyerahkan penyelesaian kepada instansi pemerintahan, seperti Presiden, Kemenhan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bpn dan kepala daerah," ungakp Gunawan.

Konflik agraria antara TNI dan petani, jelas Gunawan, akan mencederai jati diri TNI sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang serta bertentangan dengan prinsip pertahanan semesta. Pun demikian pemerintah tidak boleh membiarkan konflik agraria antara TNI dengan Petani.

"Pemerintah harus memperbarui tata ruang dan pertanahan yang memampukan TNI mengasah dirinya dalam perang hutan dan perang maritim karena hutan dan laut adalah dasar pertahanan Indonesia," demikian Gunawan. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya