Berita

PA GMNI Gelar Diklat Politik Legislasi untuk Kembalikan Nilai Pancasila dalam Setiap UU

SABTU, 03 OKTOBER 2015 | 21:32 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini ‎masih banyak peraturan perundang-undangan yang telah jauh dari semangat dan nilai-nilai Pancasila.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI, Ahmad Basarah. Dan hal inilah, lanjutnya, menjadi‎ latar belakang DPP PA GMNI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Politik Legislasi Nasional dan Daerah Berdasarkan Pancasila‎. Selain itu, acara tersebut juga untuk meningkatkan kapasitas para alumni GMNI dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan hukum di Indonesia.

"Sehingga para alumni GMNI siap melahirkan konsepsi hukum dalam menghadapi setiap momentum pembangunan hukum di Indonesia, seperti amandemen UUD 1945," kata Basarah dalam acara  Diklat Perancangan Politik Legislasi Nasional dan Daerah Berdasarkan Pancasila di Le Meredien Hotel, Jakarta (Sabtu, 3/10).


Acara Diklat Angkatan Pertama tersebut terselenggara atas kerja sama DPP PA GMNI dengan Hanns Seidel Foundation dan didukung oleh Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember.‎ Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly.‎

Dalam sambutannya, Yasona mengimbau agar peserta dapat membantu perumusan undang-undang dan peraturan daerah menuju cita-cita Pancasila karena banyak produk Legislasi di daerah bertentangan dengan Pancasila. Sehingga kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Suatu waktu nanti harus ada mekanisme judicial review langsung kepada Pancasila sehingga setiap UU akan sesuai dengan Pancasila dan UUD‎," kata Yasona.

‎Hadir sebagai keynote speaker dalam acara tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat. Dalam paparannya, Arif Hidayat menyatakan bahwa ada upaya sistematis untuk menghilangkan Pancasila pada generasi penerus bangsa.

"Bila hal demikian dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan generasi penerus bangsa tidak tahu lagi Pancasila. Dan ini akan membahayakan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat," tegasnya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya