Berita

net

Bisnis

Proyek Kereta Cepat Diduga Penuh Permainan

SABTU, 03 OKTOBER 2015 | 04:05 WIB | LAPORAN:

DPR memertanyakan keputusan pemerintah melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang ditaksir menggunakan dana sekitar Rp 60 triliun akan digarap oleh investor asal China, setelah sebelumnya direncanakan akan dikerjakan Jepang.

Anggota Komisi V DPR Miryam S. Haryani menilai proyek kereta cepat merupakan keputusan yang sangat dipaksakan. Konsepnya juga terlihat tidak matang, terbukti dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kecepatan laju kereta diturunkan dari rencana semula.

Sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa rute Jakarta-Bandung hanya perlu kereta yang berkecepatan sedang, bukan cepat. Dalam rute sepanjang 160 kilometer kereta cepat tidak akan bisa mencapai kecepatan maksimalnya yakni 350 kilometer per jam. Sebab itu, pemerintah berpikir kecepatan sedang untuk kereta antara 200-250 kilometer per jam.


"Apabila kecepatan kereta diturunkan berarti namanya bukan kereta cepat lagi, di sinilah saya melihat ketidakjelasannya. Kemudian karena terkesan dipaksakan, bisa jadi ada yang sedang bermain dengan mencoba meraih keuntungan pribadi dari proyek ini," jelas Miryam kepada redaksi di Jakarta, Sabtu (3/10).

Dia pun memertanyakan alasan pemerintah mengganti bentuk kerja sama proyek tersebut. Dari sebelumnya government to government (G to G) atau antar pemerintah, menjadi business to business (B to B) atau antar perusahaan yang dinilai hanya akal-akalan.

"Isi kerja samanya sama saja tetap berupa pinjaman, dan pihak yang bertanggungjawab adalah perusahaan milik negara. Dalam arti lain, secara tidak langsung tetap pemerintah yang bertanggung jawab atas kerja sama proyek tersebut. Hanya kemudian dikaburkan bahasanya, biar tidak semakin kencang kritikan dari publik," jelas Miryam.

Politisi Partai Hanura itu memastikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyakiti rakyat Indonesia. Khususnya yang berada di luar Pulau Jawa, di mana pembangunan masih belum merata.

"Pemerataan pembangunan Jawa dan luar Jawa nampaknya semakin jauh dari harapan, jika sikap pemerintah masih terus seperti ini," sesal Miryam. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya