Berita

net

Bisnis

Proyek Kereta Cepat Diduga Penuh Permainan

SABTU, 03 OKTOBER 2015 | 04:05 WIB | LAPORAN:

DPR memertanyakan keputusan pemerintah melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang ditaksir menggunakan dana sekitar Rp 60 triliun akan digarap oleh investor asal China, setelah sebelumnya direncanakan akan dikerjakan Jepang.

Anggota Komisi V DPR Miryam S. Haryani menilai proyek kereta cepat merupakan keputusan yang sangat dipaksakan. Konsepnya juga terlihat tidak matang, terbukti dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kecepatan laju kereta diturunkan dari rencana semula.

Sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa rute Jakarta-Bandung hanya perlu kereta yang berkecepatan sedang, bukan cepat. Dalam rute sepanjang 160 kilometer kereta cepat tidak akan bisa mencapai kecepatan maksimalnya yakni 350 kilometer per jam. Sebab itu, pemerintah berpikir kecepatan sedang untuk kereta antara 200-250 kilometer per jam.


"Apabila kecepatan kereta diturunkan berarti namanya bukan kereta cepat lagi, di sinilah saya melihat ketidakjelasannya. Kemudian karena terkesan dipaksakan, bisa jadi ada yang sedang bermain dengan mencoba meraih keuntungan pribadi dari proyek ini," jelas Miryam kepada redaksi di Jakarta, Sabtu (3/10).

Dia pun memertanyakan alasan pemerintah mengganti bentuk kerja sama proyek tersebut. Dari sebelumnya government to government (G to G) atau antar pemerintah, menjadi business to business (B to B) atau antar perusahaan yang dinilai hanya akal-akalan.

"Isi kerja samanya sama saja tetap berupa pinjaman, dan pihak yang bertanggungjawab adalah perusahaan milik negara. Dalam arti lain, secara tidak langsung tetap pemerintah yang bertanggung jawab atas kerja sama proyek tersebut. Hanya kemudian dikaburkan bahasanya, biar tidak semakin kencang kritikan dari publik," jelas Miryam.

Politisi Partai Hanura itu memastikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyakiti rakyat Indonesia. Khususnya yang berada di luar Pulau Jawa, di mana pembangunan masih belum merata.

"Pemerataan pembangunan Jawa dan luar Jawa nampaknya semakin jauh dari harapan, jika sikap pemerintah masih terus seperti ini," sesal Miryam. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Iran Tak Terima Dituding Langgar Gencatan Senjata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:21

Riak Penolakan Jokowi di Lampung, Baliho Sambutan Raib

Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:01

Ramai di Medsos, Purbaya Respons Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:59

Ajukan Kasasi, Kerry Riza Anggap Putusan PT DKI Janggal

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:46

Harga Minyak Anjlok ke Level 71 Dolar AS

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:39

bank bjb Perluas Kolaborasi dengan Whuush Ojol, Kadin Jabar dan MUJ

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:38

AS Serang Target Militer Iran, Balas Serangan Drone terhadap Kapal Kargo di Selat Hormuz

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:21

Emas Antam Naik Usai Mandek Dua Hari Beruntun

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:09

Trump Sebut Iran Lakukan Pelanggaran Bodoh Terkait Pelanggaran Gencatan Senjata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:51

Emas Rebound 1,3 Persen usai Data Inflasi AS

Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:33

Selengkapnya