Berita

Widyo Pramono/net

Wawancara

WAWANCARA

Widyo Pramono: Pasti Akan Ada Tersangka Kasus Bansos Sumut

JUMAT, 02 OKTOBER 2015 | 08:26 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pengusutan kasus dugaan korupsi dana Bantuan So­sial (Bansos) yang membelit Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pudjonugroho berjalan lamban di tangan Kejaksaan Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan mengusut kasus ini justru melejit. Di tangan KPK, kasus ini sudah masuk ke persidangan.

Kejagung lamban meng­garap korupsi dana Bansos diduga lantaran adanya konf­lik kepentingan. Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh bersama Sekjennya Patrice Rio Capella yang dime­diasi OC Kaligis selaku Ketua Mahkamah Partai Nasdem, pernah menggelar pertemuan dengan Gatot dan Wagub Sumut yang merupakan politisi Partai Nasdem Erry Nuradi. Adanya pertemuan itu dibenarkan oleh istri Gatot Evy Susanti seusai bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dugaan konflik kepentingan itu makin kencang menyusul pernyataan Evy Susanti yang mengatakan, seusai bertemu dengan Surya Paloh cs suamin­ya tak pernah lagi dipanggil Kejagung yang saat itu sudah menggarap kasus Bansos.


"Nggak, nggak ada (panggi­lan Gatot sebagai tersangka)," kata Evy.

Seperti diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo adalah kader Partai Nasdem. Inilah yang diduga banyak kalangan menjadi pemicu lambannya Kejagung memproses kasus tersebut. Dugaan tersebut bu­ru-buru disangkal anak buah Prasetyo. Jaksa Agung Muda Pidana khusus (JAM Pidsus) Widyo Pramono menyatakan komitmennya akan terus meng­garap kasus Bansos Sumut.

"Kami tetap melakukan pen­gusutan kok. Tidak ada kait-kaitannya dengan Nasdem. Tidak ada instruksi-instruksian menghentikan penanganan ka­sus ini," ujar Widyo. Berikut ini selengkapnya wawancara Rakyat Merdeka dengan Widyo Pramono, kemarin.

Apa benar ada upaya di internal Kejagung yang mem­perlambat pengusutan kasus korupsi Bansos Sumut?
Tidak ada itu instruksi-in­struksian menghentikan proses. Dan tidak ada niatan untuk tidak serius mengusut perkara ini. Kami tetap melakukan proses penyelidikan, dan saat ini masih dalam proses.

Lalu, mengapa Kejaksaan Agung tidak bisa cepat melaku­kan pengusutan kasus ini, se­mentara KPK yang belakangan baru menggarap, justru sudah menyidangkan kasus ini?
Kan semua ada prosesnya, tidak bisa ujug-ujug menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ada proses, ada prosedur, ada waktu yang diperlukan untuk memastikan bukti-bukti dan fakta-fakta untuk mengusut keterlibatan semua pihak da­lam perkara ini. Dan itu masih dalam proses yang dilakukan penyidik kami. Jadi, tidak ada yang menghentikan proses pe­nyidikan ini. Tunggu sajalah prosesnya.

Apakah sulit melakukan penyelidikan kasus ini?
Bukan soal sulit atau bukan, tetapi penyidik butuh kepastian dan proses, untuk menemukan bukti-bukti kuat. Itu yang sedang terjadi. Dan ini tidak berhenti kok.

Sekarang sudah sejauh ma­na proses penyelidikan atas perkara ini?
Terus berjalan. Bahkan tim penyidik sudah sampai ke on the spot memastikan kerugian-keru­gian yang terjadi, menyelidiki data-data dan informasi, menye­lidiki orang-orang, dampaknya dan semua yang diperlukan un­tuk pengusutan kasus ini. Sabar sajalah, tunggu waktunya, kami pasti akan tetapkan tersangka, sudah kuat bukti, tetapi sabar saja. Menetapkan tersangka itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua prosedur dan tata cara harus dipatuhi.

Kejagung dianggap tidak serius dan terbelenggu un­sur politis dalam pengusutan perkara ini, bagaimana tang­gapannya?
Tidak ada unsur politis. Kami bekerja berdasarkan Undang Undang untuk melakukan pen­gusutan dan penegakan hukum. Kalau semua dipolitisir ya tidak akan ada yang bisa diusut dong. Kami serius mengusut perkara ini. Penyidik masih berproses melakukan tugas-tugasnya.

Sampai kapan Pak?
Ya tentu, sampai dipastikan apakah bukti-bukti sudah kuat untuk selanjutnya ditingkatkan statusnya ke tingkat penyidikan dan seterusnya. Dan, juga bila memang tidak ada bukti kuat, ya proseslah yang berjalan. Jika tidak ada bukti kuat pun, itu ada proses dan tentu bisa dihentikan pengusutannya. Itu prinsipnya dalam penyelidikan. Ada bukti kuat, lanjutkan. Tidak ada bukti, ya jangan dipaksakan.

Jadi, tidak benar jika dikata­kan ada tekanan politis dari pet­inggi partai politik tertentu agar tidak mengusut perkara ini?

Tidak ada. Tidak ada itu. Kami serius dan terus melaku­kan pengusutan ini. Siapapun bisa kami mintai keterangan, dipanggil jika memang ada in­dikasi dan jika dibutuhkan untuk proses penyelidikan. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya