Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (UKR) dan Caseless Transaction di tengah pertemuannya dengan PTKIS dan APJATI di Jakarta, Kamis (01/10). Layanan ini ditawarkan untuk mencegah pungutan berlebihan oleh para agen TKI yang sangat merugikan pahlawan devisa tersebut.
Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menjelaskan, program ini mewajibkan TKI menggunakan rekeningnya untuk penerimaan gaji bulanan. Hal ini penting guna mendongkrak devisa negara yang saat ini dinilainya belum mencapai target 9 miliar dolar AS per tahun.
"Bank-nya boleh yang disana tapi tentu harus yang mempunyai korespodensi dengan Bank indonesia. Kita ingin satu bulan rata-rata 1 miliar dolar AS sehingga setahun 12 miliar dolar AS atau 170 rupiah," paparnya, menghitung.
Dengan kontrak baru ini maka TKI sudah bisa langsung mendapat pelayanan pembukaan rekening. Nusron yakin solusi rekening khusus tersebut bisa mencegah pemotongan gaji berlebihan oleh PPTKIS.
Dalam kesempatan itu juga Nusron mengatakan, ada dua cara untuk menyejahterakan TKI. Pertama,
reduce to cost atau mengurangi ongkos dan kedua, meningkatkan gaji TKI agar devisa terdongkrak. Selain itu, lanjut Nusron, BNP2TKI berkomitmen memerangi TKI
unprocedural atau ilegal yang tidak tunduk pada UU.
[wid]
