Paket Ekonomi Jilid II Tidak Realistis

Paket kebijakan ekonomi jilid II yang diluncurkan pemerintah dinilai tidak realistis dan tidak memenuhi skala prioritas.

Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, mengatakan ketidakrealistisan paket ekonomi jilid II terkait pemangkasan waktu perizinan investasi di kawasan industri dari 8 hari menjadi hanya 3 jam.

"Bila mencermati proses pelayanan publik di negeri ini, bisa dikatakan paket kebijakan ini tidak realistis. Sebagai perbandingan, untuk membuat e-ktp di wilayah DKI Jakarta saja masih ada yang membutuhkan waktu hingga 1 bulan baru jadi. Untuk daerah lain bisa jadi lebih lama," ujar dia kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Dikatakan Sya'roni, kebijakan memangkas izin investasi patut diapresiasi tetapi tetaplah harus realistis dan terukur. Jangan hanya karena panik rupiah terus terpuruk, pemerintah lantas membabi-buta menarik dolar.

"Bisa jadi karena dianggap tidak realistis itulah Jokowi tidak berkenan mengumumkan sendiri. Jokowi menyerahkan kepada para menterinya, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, untuk mengumumkan paket tersebut, sementara Jokowi hanya mengiyakan lewat twitter saja," papar Sya'roni.

Menurut Sya'roni, selain tidak realisitis, paket tersebut juga tidak memenuhi skala prioritas dan sebaiknya percepatan perizinan dimasukkan saja sebagai program kerja BKPM.

Menurut hemat dia, saat ini perekonomian Indonesia lebih membutuhkan penyembuhan. Pabrik-pabrik yang sudah dan yang akan mem-PHK buruhnya lebih membutuhkan bantuan pemerintah. Daripada memprioritaskan pendirian pabrik baru, lebih baik pemerintah menyelamatkan pabrik yang sudah ada.

"Melihat PHK yang terus terjadi, para calon investor pasti juga akan bertanya-tanya apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan industrinya. Pabrik yang sudah ada saja dibiarkan terkapar, apakah ada jaminan investor baru tidak akan mengalami perlakuan yang serupa," kata Sya'roni.

"Alih-alih menarik investor baru, bisa jadi investor yang sudah ada pada kabur ke luar negeri karena merasa tidak mendapatkan perhatian pemerintah," tukasnya.[dem]