. Saat wacana reshufle mencuat sejak Juli lalu, ada dua nama yang diwacanakan masuk kabinet. Kedua nama itu adalah Rizal Ramli dan Darmin Nasution.
Kini, keduanya pun menjadi menteri koordinator. Rizal Ramli menjadi Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, sementara Darmin Nasution menjadi Menteri Koordiantor Perekenomian.
Dua bulan berlalu, kedua sosok ini menjadi perhatian banyak orang, termasuk Direktur Aufklarung Center, Dahroni Agung Prasetyo. Agung membandingkan.
Rizal Ramli bergerak cepat, dan membuat banyak gebrakan sehingga menjadikan pemerintahan sangat dinamis. Rizal Ramli pun berani membuka borok lama, dan sekaligus menawarkan solusi alternatif untuk mengtasi borok tersebut.
Di saat yang sama, Darmin Nasution seakan tak berdaya. Darmin seakan-akan tak berbuat apa-apa di tengah kondisi ekonomi yang kian parah. Rupiah kian terpuruk, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) kian melanda.
"Bila Jokowi menyadari, seharusnya menempatkan Rizal Ramli di posisi Menko Ekonomi. Itu lebih tepat. Selain memahami masalah dengan baik, Rizal juga berani mengambil gebrakan di tengah krisis dan gejolak. Kini, belum terlambat untuk mengubah posisi kabinet," ungkap Agung kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 1/10).
Hal tak kalah penting, Agung mengingatkan, Darmin Nasution memiliki kredibilitias yang sangat diragukan. Saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan Surat Keputusan Keberatan PT. Surya Alam Tunggal (PT.SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan. Darmin juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penerimaan keberatan pajak PT Bank Central Asia.
"Wajar bila pasar tak merespons positif sosok Darmin, hingga susah untuk selamatkan ekonomi," demikian Agung.
[ysa]
