Berita

ilustrasi/net

Politik

Istana Sedang Menjebak Dirinya Sendiri

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 19:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, yang minta pemfitnah Presiden Joko Widodo untuk bertobat atau diseret ke proses hukum, justru mempersulit posisi dirinya sendiri.

Pernyataan politisi PDI Perjuangan itu terkait rumor Jokowi bertemu keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia setelah kejadian Gerakan 30 September 1965. Pramono bahkan mengaku sudah tahu siapa pelaku pertama penyebar gosip itu.

"Sejatinya, jika memang Istana sudah tahu sumber rumor dan tidak ingin diketahui publik, seharusnya tak perlu berkoar seperti Pramono Anung. Jika memang intelijen kepolisian sudah diperintahkan bergerak menangkal penyebar rumor, tentunya tak perlu disiarkan di media," kata ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebooknya, beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).


Hikam menyindir, kalau memang Pram mau terlihat tegas dan gagah, lebih baik sekalian umumkan oknum pemfitnah Jokowi. Kini, informasi yang tidak jelas dari Pram malah melahirkan spekulasi dan memancing keingintahuan media massa.

"Kalau mereka tidak mampu menemukan, maka dibuatlah spekulasi yang kemudian harus dijawab lagi oleh Istana. Walhasil, Istana sejatinya melakukan tindakan sangat bodoh, yaitu menjebak dirinya sendiri,” tegas Hikam.

Padahal, pernyataan Jokowi sendiri sudah jelas dan tegas bahwa tidak akan meminta maaf kepada PKI terkait pemberontakan 30 September 1965. Soal ada pihak yang setuju atau tidak, terima atau tidak, menurut Hikam itu urusan lain.

"Pernyataan Jokowi sudah gamblang sebagai keputusan yang resmi dari pemerintahnya. Nah,  jika hal tersebut sudah begitu terang benderang, mengapa pula Pramono Anung malah aneh-aneh dengan mengeksploitasi rumor? Publik yang kritis tentu akan bertanya, ada apa dengan Pramono Anung kok malah melakukan hal seperti itu?" tutup Hikam. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya