Berita

pramono anung/net

Politik

Soal Pemfitnah Jokowi, Seskab Malah Bikin Tambah Keruh

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 19:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pihak Istana kembali melakukan keteledoran serius dengan merespon rumor permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Kali ini kesalahan diwakili Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung.

"Alih-alih membuat masalah menjadi tenggelam, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seakan-akan malah membuat rumor itu moncer dan marak, seperti istilah Jawa 'kriwikan dadi grojogan' atau aliran air yang kecil menjadi sebuah air terjun," ungkap ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebooknya, beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).

Sebelumnya diberitakan, Seskab Pramono Anung mengultimatum pihak yang memfitnah Jokowi mengadakan pertemuan dan meminta maaf kepada keluarga PKI. Politisi PDIP itu meminta pelaku untuk bertobat atau akan diseret ke proses hukum. Rumor yang dimaksud Pramono itu menyebar lewat media sosial seperti blackberry messenger dan twitter.  Lihat: Istana Minta Penyebar Fitnah Jokowi Segera Taubat


Hikam menyayangkan tindakan Seskab yang biasa disapa Pram itu, karena menurutnya rumor politik yang munculdi media sosial akan hilang sendiri dalam tempo cepat, secepat peredarannya. Publik yang mengakses medsos juga paham dan mampu menyaring mana kabar yang punya validitas dan mana yang cuma hoax.

"Kalaupun pemerintah mau merespon, selayaknya jika respon itu juga proporsional. Bukan seperti yang dilakukan Menseskab yang seolah-olah mau menutup, tetapi sengaja atau tidak justru malah membuat ingar bingar,” tegas Hikam.

Hikam menyebut salah satu kelemahan terbesar dalam Pemerintahan Jokowi adalah komunikasi publik. Hal ini disebabkan karena masih sulitnya para penghuni Istana dan "punakawan"-nya untuk tidak pamer omongan dan mampu berkomunikasi dengan publik secara sistematis atau terkelola. Akibatnya jelas fatal bagi sistem pengelolaan pemerintahan.

"Paling tidak, Istana lalu sangat rentan dengan gosip dan disadari atau tidak menjadi salah satu sumber kesimpang siuran informasi di negeri ini," tegasnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya