Berita

pramono anung/net

Politik

Soal Pemfitnah Jokowi, Seskab Malah Bikin Tambah Keruh

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 19:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pihak Istana kembali melakukan keteledoran serius dengan merespon rumor permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Kali ini kesalahan diwakili Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung.

"Alih-alih membuat masalah menjadi tenggelam, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seakan-akan malah membuat rumor itu moncer dan marak, seperti istilah Jawa 'kriwikan dadi grojogan' atau aliran air yang kecil menjadi sebuah air terjun," ungkap ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebooknya, beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).

Sebelumnya diberitakan, Seskab Pramono Anung mengultimatum pihak yang memfitnah Jokowi mengadakan pertemuan dan meminta maaf kepada keluarga PKI. Politisi PDIP itu meminta pelaku untuk bertobat atau akan diseret ke proses hukum. Rumor yang dimaksud Pramono itu menyebar lewat media sosial seperti blackberry messenger dan twitter.  Lihat: Istana Minta Penyebar Fitnah Jokowi Segera Taubat


Hikam menyayangkan tindakan Seskab yang biasa disapa Pram itu, karena menurutnya rumor politik yang munculdi media sosial akan hilang sendiri dalam tempo cepat, secepat peredarannya. Publik yang mengakses medsos juga paham dan mampu menyaring mana kabar yang punya validitas dan mana yang cuma hoax.

"Kalaupun pemerintah mau merespon, selayaknya jika respon itu juga proporsional. Bukan seperti yang dilakukan Menseskab yang seolah-olah mau menutup, tetapi sengaja atau tidak justru malah membuat ingar bingar,” tegas Hikam.

Hikam menyebut salah satu kelemahan terbesar dalam Pemerintahan Jokowi adalah komunikasi publik. Hal ini disebabkan karena masih sulitnya para penghuni Istana dan "punakawan"-nya untuk tidak pamer omongan dan mampu berkomunikasi dengan publik secara sistematis atau terkelola. Akibatnya jelas fatal bagi sistem pengelolaan pemerintahan.

"Paling tidak, Istana lalu sangat rentan dengan gosip dan disadari atau tidak menjadi salah satu sumber kesimpang siuran informasi di negeri ini," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya