Berita

pramono anung/net

Politik

Soal Pemfitnah Jokowi, Seskab Malah Bikin Tambah Keruh

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 19:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pihak Istana kembali melakukan keteledoran serius dengan merespon rumor permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Kali ini kesalahan diwakili Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung.

"Alih-alih membuat masalah menjadi tenggelam, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seakan-akan malah membuat rumor itu moncer dan marak, seperti istilah Jawa 'kriwikan dadi grojogan' atau aliran air yang kecil menjadi sebuah air terjun," ungkap ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebooknya, beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).

Sebelumnya diberitakan, Seskab Pramono Anung mengultimatum pihak yang memfitnah Jokowi mengadakan pertemuan dan meminta maaf kepada keluarga PKI. Politisi PDIP itu meminta pelaku untuk bertobat atau akan diseret ke proses hukum. Rumor yang dimaksud Pramono itu menyebar lewat media sosial seperti blackberry messenger dan twitter.  Lihat: Istana Minta Penyebar Fitnah Jokowi Segera Taubat


Hikam menyayangkan tindakan Seskab yang biasa disapa Pram itu, karena menurutnya rumor politik yang munculdi media sosial akan hilang sendiri dalam tempo cepat, secepat peredarannya. Publik yang mengakses medsos juga paham dan mampu menyaring mana kabar yang punya validitas dan mana yang cuma hoax.

"Kalaupun pemerintah mau merespon, selayaknya jika respon itu juga proporsional. Bukan seperti yang dilakukan Menseskab yang seolah-olah mau menutup, tetapi sengaja atau tidak justru malah membuat ingar bingar,” tegas Hikam.

Hikam menyebut salah satu kelemahan terbesar dalam Pemerintahan Jokowi adalah komunikasi publik. Hal ini disebabkan karena masih sulitnya para penghuni Istana dan "punakawan"-nya untuk tidak pamer omongan dan mampu berkomunikasi dengan publik secara sistematis atau terkelola. Akibatnya jelas fatal bagi sistem pengelolaan pemerintahan.

"Paling tidak, Istana lalu sangat rentan dengan gosip dan disadari atau tidak menjadi salah satu sumber kesimpang siuran informasi di negeri ini," tegasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya