Berita

pramono anung/net

Politik

Soal Pemfitnah Jokowi, Seskab Malah Bikin Tambah Keruh

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 19:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pihak Istana kembali melakukan keteledoran serius dengan merespon rumor permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Kali ini kesalahan diwakili Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung.

"Alih-alih membuat masalah menjadi tenggelam, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seakan-akan malah membuat rumor itu moncer dan marak, seperti istilah Jawa 'kriwikan dadi grojogan' atau aliran air yang kecil menjadi sebuah air terjun," ungkap ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebooknya, beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).

Sebelumnya diberitakan, Seskab Pramono Anung mengultimatum pihak yang memfitnah Jokowi mengadakan pertemuan dan meminta maaf kepada keluarga PKI. Politisi PDIP itu meminta pelaku untuk bertobat atau akan diseret ke proses hukum. Rumor yang dimaksud Pramono itu menyebar lewat media sosial seperti blackberry messenger dan twitter.  Lihat: Istana Minta Penyebar Fitnah Jokowi Segera Taubat


Hikam menyayangkan tindakan Seskab yang biasa disapa Pram itu, karena menurutnya rumor politik yang munculdi media sosial akan hilang sendiri dalam tempo cepat, secepat peredarannya. Publik yang mengakses medsos juga paham dan mampu menyaring mana kabar yang punya validitas dan mana yang cuma hoax.

"Kalaupun pemerintah mau merespon, selayaknya jika respon itu juga proporsional. Bukan seperti yang dilakukan Menseskab yang seolah-olah mau menutup, tetapi sengaja atau tidak justru malah membuat ingar bingar,” tegas Hikam.

Hikam menyebut salah satu kelemahan terbesar dalam Pemerintahan Jokowi adalah komunikasi publik. Hal ini disebabkan karena masih sulitnya para penghuni Istana dan "punakawan"-nya untuk tidak pamer omongan dan mampu berkomunikasi dengan publik secara sistematis atau terkelola. Akibatnya jelas fatal bagi sistem pengelolaan pemerintahan.

"Paling tidak, Istana lalu sangat rentan dengan gosip dan disadari atau tidak menjadi salah satu sumber kesimpang siuran informasi di negeri ini," tegasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya