Berita

nusron wahid/net

GP Ansor: Negara Tak Perlu Minta Maaf pada PKI

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 16:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Langkah terbaik untuk mengenang 50 tahun Peristiwa 1965 adalah dengan menjadikannya sebagai pembelajaran, saling memaafkan, dan rekonsiliasi.

"Pembelajaran dari peristiwa itu adalah agar jangan sampai ada pemberontakan pemerintahan yang sah karena pasti akan menimbulkan konflik horizontal dan luka berkepanjangan," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Nusron Wahid, dalam keterangan di Jakarta (Rabu, 30/9).

Nusron mengungkapkan, memaafkan satu sama lain, bukan berarti melupakan. Dia menegaskan, kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, apalagi politik, jangan sampai terulang.


"Kita tidak bisa melihat kejadian masa lalu dengan kaca mata dan perspektif sosiologis hari ini. Kita butuh kearifan zaman," ujar Nusron.

Menurut Nusron, membincangkan siapa yang salah dan benar, apalagi membawa ke Mahkamah International adalah tidak memiliki kearifan zaman. Nusron mengajak, sekarang ini saatnya melihat masa depan dan menjadikan masa lalu sebagai proses pembelajaran perjalanan dan proses pematangan bangsa Indonesia.

"Saat ini toh mayoritas keluarga korban PKI yang dulu musuhan dengan NU, banyak jadi aktivis NU. Malah lebih rajin ibadah daripada yang bapaknya NU," ungkapnya.

Karena itu, Nusron berpendapat, negara tidak perlu minta maaf. Biarkan pelaku saling memaafkan secara alamiah dan hidup berdampingan.

"PKI juga harus minta maaf atas prilaku makar dan kekerasan yang dilakukan. Ini tragedi kemanusiaan," tegas Nusron.

Dia menambahkan, jangan hanya mennuntut Negara minta maaf dan membawa ke Mahkamah Internasional. Orang-orang sipil ini sama-sama menjadi korban kekerasan kemanusiaan. Jadi, kata dia, jangan hanya menempatkan seakan-akan PKI menjadi korban.

"Dia juga pelaku dan korban. Sama dengan yang lain, pelaku sekaligus korban. Itu lah sejarah," tandasnya.

Lebih lanjut, Nusron justru menyoroti bahwa saat ini potensi radikalisasi tidak datang dari PKI. Tetapi justru dari konflik antar muslim di Timur Tengah. Wahabi-Syi'ah dan Sunni alias pertarungan segi tiga.

"Justru ini yang harus diwaspadai. Juga penyakit korupsi yang akut. Komunisme itu bayang-bayang saja. Tapi tetap waspada," pungkasnya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya