Berita

dradjad h wibowo/net

Memangkas Izin Investasi Harus Transparan dan Disertai Pengawasan

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 13:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Paket kebijakan ekonomi jilid II pemerintahan Jokowi-JK lebih bagus dari kebijakan paket pertama, sebab diantaranya melakukan debirokratisasi di semua lini secara besar-besaran, dan ini bisa dimulai dari perijinan.

"Saya mendukung, karena sesuai dengan apa yang berulang kali saya suarakan. Arah kebijakannya sudah benar, tidak lagi berputar-putar di wacana seperti sebelumnya," kata ekonom senior Dradjad H Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).

Terkait dengan kekhawatiran bila memangkas izin investasi akan memperkuat neoliberalisme, Dradjad menilai bahwa itu tergantung langkah afirmatif yang diambil untuk menopang paket ini. Contohnya, kalau ada langkah untuk memperbaiki hak-hak pekerja dan meningkatkan linkage antara industri yang diuntungkan paket dengan supplier-supplier UMKM maka paket ini bisa sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan.


"Jadi tidak neolib. Justru pemangkasan perijinan bisa mengurangi korupsi," ungkap Dradjad, sambil memberikan tiga catatan penting.

Pertama, arah paket kebijakan sudah benar, tapi memang masih kurang banyak. Anjloknya pertumbuhan ini besar sekali, efek PHK-nya tinggi dan ancaman terhadap stabilitas makro dahsyat. Jadi seperti vector, arah harus benar dan skala harus tepat.

"Nah skala paket ini yang masih kurang besar dibanding besarnya persoalan ekonomi yang kita hadapi. Sangat perlu paket ketiga dan seterusnya," ungkap Dradjad.

Catatan kedua Dradjad, implementasi menjadi kunci. Selama ini banyak oknum birokrat yang nakal dan cenderung mempersulit orang demi keuntungan pribadi. Mereka ini bisa merusak implementasi kemudahan perijinan dengan berbagai trik.

Catatan ketiga, kemudahan ijin sewa pakai hutan untuk tambang dan lain-lain cenderung rawan, dan risiko kerusakan lingkungannya tinggi sekali. Terkait hal ini, Dradjad setuju dipangkas ijinnya karena hal ini menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun demikian, harus ada pengawasan yang ketat dalam hal dampak lingkungan, termasuk pemulihan lingkungan setelah ijin habis.

"Transparansi juga harus maksimal karena ijin sewa pakai hutan ini rawan permainan elit politik pusat dan daerah. Jadi harus diumumkan perusahaan apa saja yang menerima ijin ini dan siapa saja nama-nama pemegang saham riil-nya," ungkap Dradjad.

"Selain itu, batas wilayah dan persyaratan yang terkait ijin sewa pakai itu juga harus diumumkan, sehingga masyarakat bisa menguji. Minimal diumumkan di website. Saya setuju soal ijin sewa pakai ini, tapi khawatir karena melihat belum cukupnya aturan pengamanan terhada efek negatifnya," demikian Dradjad. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya