. Paket kebijakan ekonomi jilid II pemerintahan Jokowi-JK lebih bagus dari kebijakan paket pertama, sebab diantaranya melakukan debirokratisasi di semua lini secara besar-besaran, dan ini bisa dimulai dari perijinan.
"Saya mendukung, karena sesuai dengan apa yang berulang kali saya suarakan. Arah kebijakannya sudah benar, tidak lagi berputar-putar di wacana seperti sebelumnya," kata ekonom senior Dradjad H Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).
Terkait dengan kekhawatiran bila memangkas izin investasi akan memperkuat neoliberalisme, Dradjad menilai bahwa itu tergantung langkah afirmatif yang diambil untuk menopang paket ini. Contohnya, kalau ada langkah untuk memperbaiki hak-hak pekerja dan meningkatkan linkage antara industri yang diuntungkan paket dengan supplier-supplier UMKM maka paket ini bisa sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan.
"Jadi tidak neolib. Justru pemangkasan perijinan bisa mengurangi korupsi," ungkap Dradjad, sambil memberikan tiga catatan penting.
Pertama, arah paket kebijakan sudah benar, tapi memang masih kurang banyak. Anjloknya pertumbuhan ini besar sekali, efek PHK-nya tinggi dan ancaman terhadap stabilitas makro dahsyat. Jadi seperti vector, arah harus benar dan skala harus tepat.
"Nah skala paket ini yang masih kurang besar dibanding besarnya persoalan ekonomi yang kita hadapi. Sangat perlu paket ketiga dan seterusnya," ungkap Dradjad.
Catatan kedua Dradjad, implementasi menjadi kunci. Selama ini banyak oknum birokrat yang nakal dan cenderung mempersulit orang demi keuntungan pribadi. Mereka ini bisa merusak implementasi kemudahan perijinan dengan berbagai trik.
Catatan ketiga, kemudahan ijin sewa pakai hutan untuk tambang dan lain-lain cenderung rawan, dan risiko kerusakan lingkungannya tinggi sekali. Terkait hal ini, Dradjad setuju dipangkas ijinnya karena hal ini menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun demikian, harus ada pengawasan yang ketat dalam hal dampak lingkungan, termasuk pemulihan lingkungan setelah ijin habis.
"Transparansi juga harus maksimal karena ijin sewa pakai hutan ini rawan permainan elit politik pusat dan daerah. Jadi harus diumumkan perusahaan apa saja yang menerima ijin ini dan siapa saja nama-nama pemegang saham riil-nya," ungkap Dradjad.
"Selain itu, batas wilayah dan persyaratan yang terkait ijin sewa pakai itu juga harus diumumkan, sehingga masyarakat bisa menguji. Minimal diumumkan di website. Saya setuju soal ijin sewa pakai ini, tapi khawatir karena melihat belum cukupnya aturan pengamanan terhada efek negatifnya," demikian Dradjad.
[ysa]
