Diragukan, Paket Ekonomi Jokowi Ampuh Berangus "Bisnis Izin"

Idealnya proses perizinan tetap harus efisien dan efektif, yaitu cepat, murah, dan tidak berbelit.

"Kalau bisa gratis sebagai bagian dari layanan publik," tegas pengamat ekonomi politik, Fuad Bawazier kepada redaksi, Rabu (30/9).

Fuad Bawazier menerangkan, izin usaha diberikan seperlunya saja dan harus efisien dari segi ongkos dan waktu, serta efektif maksud penerbitannya. Sayangnya, ia menilai di Indonesia, izin telah menjadikan ekonomi nasional tidak kompetitif karena dililit dengan high cost economy (ekonomi biaya tinggi).

"Bahkan saking gilanya dunia perizinan di Indonesia ini, izin telah menjadi bisnis tersendiri yang membuat para pejabat berlomba-lomba menerbitkan izin sebagai barang dagangannya," beber menteri keuangan era Soeharto berkuasa itu.

Menurut dia, banyak pejabat yang menjadi kaya karena 'bisnis izin' ini. Keadaan diperparah lagi karena masuknya calo atau middleman untuk pengurusan perizinan. Dalam perkembangannya, ia mencermati, penyakit korupsi dari dunia perizinan ini telah ditiru oknum-oknum yang berwenang dalam pemberian pelayanan publik baik di kelurahan, kepolisian, imigrasi, puskesmas, pelabuhan, pengadilan  serta kantor-kantor pemerintahan lainnya baik di pusat maupun di daerah. Kondisi inilah yang menambah high cost economy Indonesia.

Ironisnya, pembuatan regulasi (peraturan-peraturan) juga disinyalir sering dimanfaatkan untuk tujuan komersialisasi pribadi.

"Apakah setelah para pejabat menikmati bisnis perizinan selama ini (dan membuatnya kaya) akan rela ditertibkan oleh rezim Jokowi melalui paket kebijakan ekonominya? Banyak yang meragukan karena kemampuan dan komitmen pemerintahan Jokowi yang sering tidak terbukti," jelasnya.

"Tapi waktulah yang akan membuktikannya," imbuh mantan dirjen pajak tersebut.

Namun ke depan, menurut hemat dia, penerbitan izin harus dengan koordinasi yang baik antar sesama instansi, juga antara pusat dengan daerah agar tidak tumpang tindih.[wid]