Berita

joko widodo/net

Bisnis

Diragukan, Paket Ekonomi Jokowi Ampuh Berangus "Bisnis Izin"

RABU, 30 SEPTEMBER 2015 | 12:09 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Idealnya proses perizinan tetap harus efisien dan efektif, yaitu cepat, murah, dan tidak berbelit.

"Kalau bisa gratis sebagai bagian dari layanan publik," tegas pengamat ekonomi politik, Fuad Bawazier kepada redaksi, Rabu (30/9).

Fuad Bawazier menerangkan, izin usaha diberikan seperlunya saja dan harus efisien dari segi ongkos dan waktu, serta efektif maksud penerbitannya. Sayangnya, ia menilai di Indonesia, izin telah menjadikan ekonomi nasional tidak kompetitif karena dililit dengan high cost economy (ekonomi biaya tinggi).


"Bahkan saking gilanya dunia perizinan di Indonesia ini, izin telah menjadi bisnis tersendiri yang membuat para pejabat berlomba-lomba menerbitkan izin sebagai barang dagangannya," beber menteri keuangan era Soeharto berkuasa itu.

Menurut dia, banyak pejabat yang menjadi kaya karena 'bisnis izin' ini. Keadaan diperparah lagi karena masuknya calo atau middleman untuk pengurusan perizinan. Dalam perkembangannya, ia mencermati, penyakit korupsi dari dunia perizinan ini telah ditiru oknum-oknum yang berwenang dalam pemberian pelayanan publik baik di kelurahan, kepolisian, imigrasi, puskesmas, pelabuhan, pengadilan  serta kantor-kantor pemerintahan lainnya baik di pusat maupun di daerah. Kondisi inilah yang menambah high cost economy Indonesia.

Ironisnya, pembuatan regulasi (peraturan-peraturan) juga disinyalir sering dimanfaatkan untuk tujuan komersialisasi pribadi.

"Apakah setelah para pejabat menikmati bisnis perizinan selama ini (dan membuatnya kaya) akan rela ditertibkan oleh rezim Jokowi melalui paket kebijakan ekonominya? Banyak yang meragukan karena kemampuan dan komitmen pemerintahan Jokowi yang sering tidak terbukti," jelasnya.

"Tapi waktulah yang akan membuktikannya," imbuh mantan dirjen pajak tersebut.

Namun ke depan, menurut hemat dia, penerbitan izin harus dengan koordinasi yang baik antar sesama instansi, juga antara pusat dengan daerah agar tidak tumpang tindih.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya