Ferry Juliantono: Perlu Ada Kejujuran Pemerintah, Bahwa Kita Sebenarnya Mau Bangkrut

Belakangan ini sudah sering demo di depan Istana, Ja­karta. Termasuk puluhan ribu petani berunjuk rasa agar Presiden Jokowi membentuk tim untuk menyelesaikan sengketa agraria dan menjalankan reformasi agraria secara tepat sasaran.

Dari sekian banyak demo itu, belum ada yang mengatakan secara tegas bahwa pemerintah gagal mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Tapi tidak dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. "Saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat saat ini karena krisis ekonomi yang melanda negeri ini. Makanya perlu dikatakan bahwa pemer­intah Jokowi gagal mengatasi krisis ekonomi," tegas aktivis yang pernah ditahan saat pemer­intahan SBY karena menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. Berikut kutipan lengkapnya:

Apa yang melatarbelakangi keluarnya pernyataan maklu­mat oposisi, kemarin?
Maklumat ini sebenarnya pernyataan sikap saya pribadi yang tidak tahan melihat kondisi rakyat yang sekarang ini terkena dampak langsung dari krisis ekonomi.

Petani, buruh, nelayan, usaha kecil mengah dan kaum miskin perkotaan berkurang drastis pendapatannya akibat kehil­angan pekerjaan alias pemu­tusan Hubungan Kerja (PHK), serta menurunnya daya beli masyarakat.

Belum lagi jutaan nasib pe­gawai negeri, prajurit TNIdan Polri yang gajinya berkurang karena asumsi di APBN juga har­us disesuaikan dengan turunnya nilai tukar rupiah. Sementara di sisi yang lain, pemerintah tidak mengakui saat ini sebenarnya sedang terjadi krisis ekonomi. Ini berarti menipu keadaan. Pada saat yang sama DPR dan masyarakat terkesima dengan kecepatan runtuhnya ketahanan ekonomi nasional.

Apakah sikap ini juga meru­pakan sikap Partai Gerindra?
Ya memang saya sadari seba­gai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pasti akan ditanya tentang ini, tapi ya memang saya begini apa adanya. Justru sebagai kader partai saya harus menunjukkan kepedulian dan berani menyatakan kebenaran.

Saya juga aktivis yang punya pikiran dan idealisme, tentu merasa resah karena tidak ada satupun yang berani menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah gagal mengatasi krisis ekonomi.

Mudah-mudahan sikap ini dis­etujui oleh teman-teman di par­tai maupun oleh Pak Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra). Kalau mau jujur, sekarang ini semuanya sudah menjadi pendapat umum yang menyatakan pemerintahan ini dianggap kurang mampu.

Apakah memang sudah sedemikian parah keadaannya, padahal pusat perbelanjaan tetap ramai?
Masyarakat kelas menengah ke atas yang jumlahnya puluhan juta tetap merupakan pasar yang potensial untuk itu. Makanya mall tetap ramai. Tapi masalah­nya Indonesia kan bukan hanya puluhan juta penduduknya, ada ratusan juta penduduk lainnya yang hidup dalam kemiskinan­dan dan kemelaratan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menyakan bahwa anka penduduk yang miskin pada pe­riode September 2015 mening­gkat jumlahnya. Jadi keadaan ini memang sudah jelas faktanya. Belum lagi kapasitas negara atau pemerintahan dalam memper­tahankan ketahan nasionalnya, baik ketahanan ekonomi, pangan sudah jauh berkurang.

Kapasitas ketahanan keamanan dalam bentuk penyediaan alut­sista juga ikut menurun karena belanja alutsista juga ikut di­kurangi. Jadi Indonesia sekarang terancam dari semua lini dan san­gat membahayakan. Harus ada yang menyelamatkan Indonesia.

Bukankah pemerintah sebe­narnya sudah melakukan upaya untuk mengatasi ini?
Presiden masih sibuk pen­citraan dan kelihatan makin bingung. Begitu juga Wakil Presiden sibuk dengan urusan­nya sendiri, dan soliditas kabinet kocar-kacir. Sebaiknya harus ada kejujuran dari pemerintah bahwa Indonesia sebenarnya mau bangkrut dan semua intros­peksi. Daripada bilang kita aman tetapi jual negara diam-diam atau meminjam utang baru.

Rakyat Indonesia memang toleran, sabar dan pemaaf, tapi kalau sudah tidak tahan yang ada adalah amok massa. Jika ini terjadi akan merugikan kita semua.

Apa kondisi ini bisa men­jatuhkan Presiden?
Saya kira semua harus jernih berpikir bahwa sikap kritis ini adalah untuk kebaikan. Yang menjadi masalah di sini, sejauh­mana yang berkuasa menden­garkan ini dengan jernih juga. Kita lihat, apakah masyarakat mendukung pemerintah atau oposisi. ***