Fadli Zon Sayangkan Jokowi Digantikan JK dalam Sidang Umum PBB

. Dalam pertemuan Sidang Umum PBB bertepatan dengan 70 tahun PBB, Presiden Joko Widodo tak hadir. Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Indonesia dalam forum pertemuan antar para pemimpin dunia tersebut.‎

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, sangat menyayangkan kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung di Sidang General Assembly UN 2015 tersebut. 

‎"Kenapa pidato dari Indonesia di PBB tidak langsung oleh Presiden dan dibacakan Wakil Presiden?" kata  Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang menyayangkan ketidakhadiran Jokowi tersebut, dalam keterangan Selasa malam (29/9). 

‎‎Menurut Fadli, ‎Sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan forum yang sangat strategis. Ini momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global. Termasuk pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan MDGs. 

‎"Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden," ungkap Fadli. 

‎  Fadli Zon juga mengkritisi mengenai kurang lantangnya suara Indonesia di forum tersebut. Sebagai negara demokrasi yang katanya ketiga terbesar dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, suara Indonesia tak tegas dan lantang dalam merespon permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB bahkan permasalahan asap yang sudah menjadi isu regional. 

‎"Pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual," ungkap Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra. 

‎Sidang Majelis Umum PBB, lanjut Fadli, seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri. Presiden Jokowi seharusnya tampil menunjukkan sikap Indonesia di hadapan dunia bersama pemimpin negara-negara dunia lainnya. ‎

‎"Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan juga hasilnya," demikian Fadli Zon. ‎[ysa]