Berita

ilustrasi/net

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Mustahil Terwujud Bila Korupsi Masih Ada

SELASA, 29 SEPTEMBER 2015 | 06:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah negara-negara di dunia perlu menaruh perhatian penting pada Goal 16 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tentang antikorupsi dan tata kelola demi menciptakan masyarakat yang damai, berkeadilan dan inklusif di Indonesia. Jika tidak, target-target SDGs yang lain tidak akan terwujud.

"Implementasi pembangunan dan pembiayaan pembangunan hanya akan efektif apabila korupsi dicegah dan dikurangi," kata  Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong, setelah menghadiri Deklarasi Dukungan Open Government Partnership (OGP) terhadap Agenda Pembangunan 2030 di Gedung PBB New York beberapa saat lalu (Selasa, 29/9).

Deklrasi itu sendiri digelar pada 27 September 2015, dan setidaknya ada sepuluh perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia hadir dalam deklarasi ini. Diantaranya Walhi, International NGO Forum on Indonesian Development
(INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Prakarsa, TII dan Kontras.

(INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Prakarsa, TII dan Kontras.

Ilham menguraikan realitas di Indonesia saat ini, masyarakat tak kunjung sejahtera, meskipun triliunan dana pembangunan digelontorkan setiap tahunnya. Ia menduga korupsi karena tata kelola pemerintah yang
buruk menjadi penyebabnya.

"Akibatnya manfaat pelayanan publik dan pengadaan barang jasa pembangunan tidak sampai pada masyarakat yang paling membutuhkan," lanjut Ilham.

Merujuk Corruption Perception Index Indonesia yang dirilis Transparency International pada 2014 Indonesia menempati posisi 107 dari 175 negara yang disurvei. Indonesia memperoleh skor 32 dalam skala 0-100. Nol menunjukkan negara paling korup dan angka 100 untuk paling bersih. Artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat persoalan korupsi yang tinggi di birokrasi, lembaga-lembaga politik, dan peradilan.

Dalam goal 16 SDGs diantaranya menegaskan pentingnya tata kelola dan menekan korupsi. Masyarakat harus terlibat sejak kebijakan dibuat dan program pembangunan dilaksanakan.

"Pelibatan tersebut bersifat subtantif, bukan hanya sebagai stempel atau gimmick saja," katanya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya