Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak akan membuat lembaga baru untuk implementasi program pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG). Program PBB ini, kata Wapres, akan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM).
Hal ini disampaikan Wapres dalam konferensi pers usai pertemuan dengan 10 wakil organisasi masyarakat sipil di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Jumat (25/9).
JK menerangkan, dirinya telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari kuratif menjadi lebih preventif. Karena sifat SDG yang lintas sektor, ia akan memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator.
"Jika hanya Kementerian Kesehatan tidak akan bisa berjalan karena sifatnya lintas sektor," kata JK seperti dikutip dari rilis INDIF kepada redaksi, Sabtu (26/9).
Menanggapi itu Senior Adviser International NGO Forum on Indonesian Development (INDIF), Mickael Bobby Hoelman menjelaskan sekretariat bersama atau sekber bukan kantor atau lembaga baru.
"Apalagi kementerian baru," katanya.
Tapi, lanjut dia, cara pelembagaan partisipasi publik yang baru terutama menyongsong implementasi SDG. Jika partisipasi ini terwujud, kata Mikhael menunjukkan pemerintah Jokowi-JK mempertimbangkan cara baru untuk menghindari kegagalan, terutama dalam implementasi MDG yang lalu.
Dalam pelaksanan MDG yang berakhir tahun ini, PBB menilai pemerintah Indonesia kurang berhasil (off the track) menjalankan empat dari delapan target MDG yaitu menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat.
Direktur International NGO INDIF, Sugeng Bahagijo menyampaikan, jika pemerintah segera mengimplementasi program PBB yang berisi 17 target dan 169 sasaran itu, akan mempercepat pencapaian program pembangunan pemerintah yang tercantum dalam RPJM.
Hanya saja berbeda dengan program program pembangunan milinium (milinieum development goals/ MDG) 2000-2015 ini, pelaksanaan SDG 2030 menuntut pemerintah lebih terbuka (inklusi) dengan melibatkan masyarakat sipil. Tidak hanya saat membuat laporan tapi juga menyusun konsep indikator, dan implementasi.
Sejalan dengan pemikiran itu, menurut Jusuf Kalla, SDG tidak mungkin dijalankan tanpa peran serta CSO karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.
"Pemerintah dan CSO perlu memikirkan bentuk partnership itu," katanya.
[wid]
