Berita

lukman hakim/net

Politik

Jawaban Menteri Lukman Soal Informasi Tragedi Mina

SABTU, 26 SEPTEMBER 2015 | 12:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendapat curhat dari para jemaah haji Indonesia mengenai kepastian nasib keluarga mereka yang belum kembali pasca tragedi Mina.

"Untuk menyatakan seseorang itu wafat, harus berdasarkan kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu pertanggungjawaban secara medis bahwa seseorang memang betul-betul telah wafat," kata Lukman saat memberikan penjelasan, sebagaimana dikutip JPNN, Sabtu (26/9).

Menurut Lukman, informasi terkait jemaah wafat tidak cukup mengandalkan pengakuan pihak keluarga. Sebab, harus ada indikasi bahwa yang bersangkutan wafat.


"Selama tidak bisa dijelaskan indikasinya, maka itu sulit bagi kami untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan wafat," ucapnya.

Lukman menyatakan, secara yuridis, pernyataan seseorang tentang jemaah wafat harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ini menyangkut peristiwa luar biasa dan terjadi di luar negeri.

Karenanya, data jemaah wafat harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pihak otoritatif yakni petugas kesehatan.

"Oleh karena itu, pemerintah harus menahan diri sampai adanya pihak yang memiliki otoritas menyatakan bahwa seseorang wafat atau tidak," ujar Lukman.

Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia kesulitan untuk mengakses informasi di rumah sakit. Meski demikian, pemerintah aka berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penelusuran terhadap sejumlah jemaag yang belum kembali ke kloternya masing-masing.

"Bagaimanapun juga Pemerintah Saudi Arabia mempunyai regulasi sendiri, punya tradisi, budaya, serta tatacaranya dalam mengatasi hal-hal seperti ini," ungkap Lukman. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya