Berita

Jenderal Badrodin Haiti/net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Badrodin Haiti: Polisi Pasti Bergerak Bila Gayus Keluar Penjara Secara Ilegal

JUMAT, 25 SEPTEMBER 2015 | 08:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Narapidana Gayus Tambunan kembali bikin heboh. Dia terlihat sedang makan di sebuah restoran dari akun Facebook Baskoro Endrawan. Di dalam foto itu, Gayus terlihat duduk di meja makan dengan mengenakan kaus biru dan topi, bersama dua perempuan. Pada dinding laman Facebook-nya, Baskoro menuliskan bahwa Gayus Tambunan terakhir dilihatnya pada 9 Mei 2015 di sebuah restoran di Jakarta.
 
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Agus Toyib mengatakan, dua petugas Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang mengawal narapidana Gayus Tambunan mengakui kesalahan­nya. Dua petugas itu membawa Gayus ke sebuah restoran setelah menghadiri sidang gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti angkat bicara terhadap keluarnya Gayus Tambunan dari Lapas Sukamiskin. Menurut dia, perlu dipastikan apakah kelu­arnya Gayus dengan cara ilegal atau legal.


Hal tersebut penting untuk mengetahui pidananya. "Kalau keluarnya secara resmi dapat izin, tentu tidak ada masalah," jelasnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Kalau keluarnya dengan cara ilegal?
Berbeda bila ternyata keluarnya dengan cara ilegal, tentunya ada kemungkinan permainan antara petugas penjara denganGayus. Hal tersebut yang menjadi poin utama. Kalau Kementerian Hukum dan HAM sudah membuat satgas, maka tunggu ada kesimpulan dari satgas tersebut.

Bila ternyata ada campur tangan oknum mengeluarkan Gayus, bagaimana?
Tentunya harus ditindak te­gas. Saya pastikan polisi akan bergerak bila ternyata memang keluarnya Gayus (dari penjara) secara ilegal. Bila seorang tah­anan keluar dari penjara dengan niat melarikan diri, maka itu menjadi tindakan pidana.Tapi bila tidak melarikan diri dan kembali ke penjara, justru sulit mempidanakannya.

Tapi kan Gayus malah ma­kan di restoran?

Kan orang perlu makan, gimana? Kalau (Gayus) mau makan di pinggir jalan, kan enggak mungkin, makan di restoran. Apa yang dilakukan pengawal juga sudah sesuai dengan prosedur. Polisi tetap menjaga Gayus selama proses keluar hingga kembali ke Lapas Sukamiskin.

Kalau Gayus itu keluarnya resmi, kan dikawal. Kalau ng­gak dikawal, lari, gimana? Kan itu keluar ke pengadilan resmi, ada surat izinnya. Kalau nggak dikawal, dia lari, enggak balik, dipersalahkan.

O ya, Anda mengumpul­kan seluruh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri beserta jajaran di Gedung Rupatama Mabes Polri, ada apa?

Itu guna memberikan arahan soal instruksi Presiden Joko Widodo. Penegak hukum harusprofesional seperti arahan Presiden yang terakhir di Bogor. Ini harus dipedomani seluruh anggota. Pada waktu itu ada kebijakan jangan dipidanakan kalau tidak jelas-jelas mencuri uang negara, kira-kira gitu.

Bila kebijakan dari awal sudah terindikasi korupsi, jelas-jelas mencuri uang negara, maka harus segera diproses hukum, hal tersebut bergantung dari niat si pengambil kebijakan untuk korupsi atau tidak.

Apa pesan Anda?
Saya berpesan agar seba­gai penegak hukum, jajaran Bareskrim harus profesional da­lam menangani kasus. Termasuk tidak mudah mempidanakan kasus-kasus yang terkait kebi­jakan kepala daerah.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Istana Bogor, Jawa Barat.

Bagaimana dengan kasus yang sudah disidik, apa pesannya?
Pesannya kepada penyidik agar kasus-kasus yang sudah disidik segera bisa diselesaikan. Kalau perlu diperkuat peny­idiknya, yakni diperkuat dari daerah.

Apa perlu dibentuk tim un­tuk mengawal kebijakan itu?

Saya katakan tidak akan mem­bentuk tim untuk mengawal kebijakan pemerintah seperti yang dibentuk Kejaksaan.

Kenapa?
Karena saya berpandangan, kalau misalnya pejabat di kabu­paten/kota bisa berkonsultasi dengan Kapolres. Kalau di level provinsi bisa dikonsultasikan dengan Kapolda. Bisa saja, wong tiap hari koordinasi kok. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya