Berita

Zulkifli Hasan/net

Wawancara

WAWANCARA

Zulkifli Hasan: Kenaikan Tunjangan DPR Tidak Tepat, Ributnya Berhari-hari, Malunya Setahun

RABU, 23 SEPTEMBER 2015 | 09:32 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Enak tenan jadi anggota DPR, apalagi punya jabatan di alat kelengkapan Dewan. Sudah gaji gede, dapat tun­jangan yang besar pula. Sekarang, masalah ini disorot publik.
 
Sebab, Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR meminta pemerintah menaikkan tun­jangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR.

Usul itu telah disetujui Kementerian Keuangan. Tapi besaran kenaikan tunjangan tidak sebe­sar usul DPR. Misalnya, tun­jangan kehormatan bagi ketua badan/komisi diusulkan DPR Rp 11.150.000, disetujui pemer­intah Rp 6.690.000. Tunjangan komunikasi intensif untuk ketua badan/komisi: DPR mengusul­kan Rp 18.710.000, disetujui Rp 16.468.000. Tunjangan pening­katan fungsi pengawasan Ketua komisi/badan: DPR mengusul­kan Rp 7.000.0800, disetujui Rp 5.250.000. Bantuan lang­ganan listrik dan telepon, DPR mengusulkan Rp 11.000.000, disetujui Rp 7.700.000.


Kenapa wakil rakyat meminta kenaikan tunjangan? Kenapa pula pemerintah mengabulkan­nya walau jumlahnya dikurangi dari usulan awal? Apa reaksi pimpinan MPR? Simak wawan­cara dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan berikut ini:

Apa pendapat Anda soal kenaikan tunjangan itu?
Kenaikan tunjangan tersebut tidak tepat. Masih banyak perso­alan lainnya yang lebih substansi­al untuk dibahas dan diselesaikan oleh DPR. Masalah ini bikin ribut sekali, nggak ada cerita, tiba-tiba ramai naik tunjangan. Ributnya itu berhari-hari, bisa sebulan, tapi malunya setahun.

Apa yang seharusnya diper­buat?
Mari kita memajukan negeri ini dengan ilmu pengetahuan, jangan ribut yang tidak sub­stansi. Sudah berhari-hari DPR ribut sekali soal tunjangan. Bahkan tadi ada yang bilang di DPR Senayan hawanya panas.

Saya menekankan dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, para pendiri bangsa pada 1945 telah merumuskan konsep perdamaian luar biasa yang dinamakan Pancasila. Kedua, konsensus yang dicapai oleh pendiri bangsa menyebutkan; apapun agaman­ya, apapun etnis, setiap bangsa Indonesia adalah satu. Perbedaan justru menjadi peluang dalam membangun bangsa ini.

Jadi, jelas bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar dalam kehidupan ber­bangsa dan bernegara sesuai Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan Indonesia bernegara adalah untuk mencerdaskan dan memakmurkan rakyat. Kita maju atau tidak bukan bergan­tung pada sumber daya alam, melainkan karena pendidikan.

Apa yang perlu dirunding­kan?

Persoalan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana mer­upakan salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan secara bersama-sama di tengah kisruh kebakaran hutan saat ini.

Saya mencontohkan kemam­puan Tiongkok dalam pengelo­laan sumber daya alam yang mampu menyeimbangkan sisi ekonomi dan tanggung jawab lingkungan hidup.

Alamnya tidak rusak, mereka menjaga lingkungan, bahkan sumber daya alamnya ditata sedemikian rupa. Tidak boleh sembarangan dieksplorasi atau dieksploitasi.

Pemerintah berbuat apa?
Saya mengajak pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam memajukan Indonesia dengan mengembang­kan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam.

PM Tiongkok Li Keqiang mengatakan, harusnya Indonesia lebih maju karena rakyatnya banyak, pintar-pintar, kekayaan alamnya mendukung, harusnya Indonesia lebih maju.

Apa lagi yang disampaikan Perdana Menteri Tiongkok itu?

Li Keqiang memuji kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bahkan, jika kedua kekayaan tersebut dap­at dikelola dengan baik, Indonesia dinilai dapat menyaingi China. Saat saya ke Tiongkok (China) saya diskusi kenapa Tiongkok bisa maju? PM Tiongkok katakan pada saya, harusnya, Indonesia lebih maju, karena rakyatnya pin­tar dan SDA-nya mendukung.

Artinya, untuk mendukung pertumbuhan negara, kita mengedepankan penguatan sumber daya manusia?
Ya, seperti pemerintah China lebih mengedepankan penguatan sumber daya manusia, sehingga tanpa merusak kekayaan alam. China kini dapat membuat kapal induk yang disebut lebih cang­gih dari Rusia.

Tak hanya itu, China kini juga tengah mengembangkan pesawat tempur yang dapat men­darat di kapal induk, layaknya helikopter. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya