Berita

Zulkifli Hasan/net

Wawancara

WAWANCARA

Zulkifli Hasan: Kenaikan Tunjangan DPR Tidak Tepat, Ributnya Berhari-hari, Malunya Setahun

RABU, 23 SEPTEMBER 2015 | 09:32 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Enak tenan jadi anggota DPR, apalagi punya jabatan di alat kelengkapan Dewan. Sudah gaji gede, dapat tun­jangan yang besar pula. Sekarang, masalah ini disorot publik.
 
Sebab, Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR meminta pemerintah menaikkan tun­jangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR.

Usul itu telah disetujui Kementerian Keuangan. Tapi besaran kenaikan tunjangan tidak sebe­sar usul DPR. Misalnya, tun­jangan kehormatan bagi ketua badan/komisi diusulkan DPR Rp 11.150.000, disetujui pemer­intah Rp 6.690.000. Tunjangan komunikasi intensif untuk ketua badan/komisi: DPR mengusul­kan Rp 18.710.000, disetujui Rp 16.468.000. Tunjangan pening­katan fungsi pengawasan Ketua komisi/badan: DPR mengusul­kan Rp 7.000.0800, disetujui Rp 5.250.000. Bantuan lang­ganan listrik dan telepon, DPR mengusulkan Rp 11.000.000, disetujui Rp 7.700.000.


Kenapa wakil rakyat meminta kenaikan tunjangan? Kenapa pula pemerintah mengabulkan­nya walau jumlahnya dikurangi dari usulan awal? Apa reaksi pimpinan MPR? Simak wawan­cara dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan berikut ini:

Apa pendapat Anda soal kenaikan tunjangan itu?
Kenaikan tunjangan tersebut tidak tepat. Masih banyak perso­alan lainnya yang lebih substansi­al untuk dibahas dan diselesaikan oleh DPR. Masalah ini bikin ribut sekali, nggak ada cerita, tiba-tiba ramai naik tunjangan. Ributnya itu berhari-hari, bisa sebulan, tapi malunya setahun.

Apa yang seharusnya diper­buat?
Mari kita memajukan negeri ini dengan ilmu pengetahuan, jangan ribut yang tidak sub­stansi. Sudah berhari-hari DPR ribut sekali soal tunjangan. Bahkan tadi ada yang bilang di DPR Senayan hawanya panas.

Saya menekankan dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, para pendiri bangsa pada 1945 telah merumuskan konsep perdamaian luar biasa yang dinamakan Pancasila. Kedua, konsensus yang dicapai oleh pendiri bangsa menyebutkan; apapun agaman­ya, apapun etnis, setiap bangsa Indonesia adalah satu. Perbedaan justru menjadi peluang dalam membangun bangsa ini.

Jadi, jelas bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar dalam kehidupan ber­bangsa dan bernegara sesuai Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan Indonesia bernegara adalah untuk mencerdaskan dan memakmurkan rakyat. Kita maju atau tidak bukan bergan­tung pada sumber daya alam, melainkan karena pendidikan.

Apa yang perlu dirunding­kan?

Persoalan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana mer­upakan salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan secara bersama-sama di tengah kisruh kebakaran hutan saat ini.

Saya mencontohkan kemam­puan Tiongkok dalam pengelo­laan sumber daya alam yang mampu menyeimbangkan sisi ekonomi dan tanggung jawab lingkungan hidup.

Alamnya tidak rusak, mereka menjaga lingkungan, bahkan sumber daya alamnya ditata sedemikian rupa. Tidak boleh sembarangan dieksplorasi atau dieksploitasi.

Pemerintah berbuat apa?
Saya mengajak pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam memajukan Indonesia dengan mengembang­kan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam.

PM Tiongkok Li Keqiang mengatakan, harusnya Indonesia lebih maju karena rakyatnya banyak, pintar-pintar, kekayaan alamnya mendukung, harusnya Indonesia lebih maju.

Apa lagi yang disampaikan Perdana Menteri Tiongkok itu?

Li Keqiang memuji kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bahkan, jika kedua kekayaan tersebut dap­at dikelola dengan baik, Indonesia dinilai dapat menyaingi China. Saat saya ke Tiongkok (China) saya diskusi kenapa Tiongkok bisa maju? PM Tiongkok katakan pada saya, harusnya, Indonesia lebih maju, karena rakyatnya pin­tar dan SDA-nya mendukung.

Artinya, untuk mendukung pertumbuhan negara, kita mengedepankan penguatan sumber daya manusia?
Ya, seperti pemerintah China lebih mengedepankan penguatan sumber daya manusia, sehingga tanpa merusak kekayaan alam. China kini dapat membuat kapal induk yang disebut lebih cang­gih dari Rusia.

Tak hanya itu, China kini juga tengah mengembangkan pesawat tempur yang dapat men­darat di kapal induk, layaknya helikopter. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya