Berita

darmin nasution/net

Politik

Mengapa Darmin Tidak Berbuat Banyak?

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 18:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dicurigai tidak memahami secara menyeluruh persoalan ekonomi yang melanda Indonesia. Hal inilah yang membuatnya miskin gebrakan sejak diangkat sebagai menteri hasil reshuffle.

Bahkan, Darmin sempat mengkritik paket ekonomi yang baru diluncurkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Disebutnya, paket itu tidak cukup jelas sehingga membuat bingung dunia usaha.

"Dia seorang birokrat yang ditempatkan jadi ekonom. Dia hanya bicara makro ekonomi, padahal bukan itu saja masalah kita," ujar analis politik dari FISIP Universitas Moestopo Jakarta, Lukman Hakim, kepada redaksi, Selasa malam (22/9).


Lukman mengatakan, jika pejabat negara hanya mendalami sektor-sektor makro ekonomi maka agenda kapitalisme dan liberalisme mudah masuk. Untungnya, lanjut Lukman, sisi ekonomi riil masih bisa ditangani lewat kinerja Menko bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

"Selama ini, ketika Rizal masuk, gebrakan dimulai. Sektor maritim digabungkan dengan pariwisata menggenjot lapangan kerja. Selain itu pembenahan di sektor riil seperti di Pelindo II dan PLN itu dilakukan," terangnya.

Masalahnya, kata Lukman, pembenahan sektor riil tidak diimbangi pembenahan sektor finansial yang dibawahi Darmin Nasution. Hal ini kadang membuat Rizal geregetan hingga ikut bicara tentang polemik proyek pembangkit listrik dan pembelian Airbus oleh Garuda Indonesia. Tapi, bukan tak mungkin apa yang dilakukan Rizal Ramli akan sia-sia jika Darmin tetap miskin ide dan gebrakan.

Karena itu, Lukman berharap Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Darmin Nasution dan mendorongnya lebih gesit bekerja mengatasi masalah ekonomi yang pelik.

Saya rasa perlu dievaluasi sejauh mana Darmin membawa agenda Nawacita itu supaya sinergis dengan apa yang dilakukan Menko Maritim. Darmin tidak berbuat banyak, cuma bicara pembenahan birokrasinya, dan itupun tak sehebat Rizal Ramli,” terangnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya