Berita

joko widodo/net

Politik

KERETA CEPAT

Jokowi, Wajarkah Proyek Mercusuar di Tengah Pelemahan Ekonomi?

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo memberi sinyal rencana proyek kereta cepat yang sempat ditolaknya akan berlanjut. Saat meresmikan pengeboran proyek MRT di Jakarta kemarin, Jokowi menyebut proyek kereta cepat harus diputuskan secara politik.

Anggota Komisi VI DPR RI, Wahyu Sanjaya, mengkritik pernyataan presiden itu. Menurut dia, pembangunan infrastuktur atau sarana transportasi untuk rakyat harus mengutamakan kepentingan rakyat.

"Saya bingung kalau dikaitkan politik. Apanya yang politik? Pembangunan untuk rakyat, jadi harus utamakan kepentingan rakyat," tegas Wahyu saat dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/9).


Menurut dia, tidak wajar jika presiden memaksakan proyek mercusuar di saat ekonomi nasional sedang lesu dan kurs dollar AS meroket tajam.

"Di situasi saat ini apa wajar jika jika membangun proyek mercusuar?" gugatnya.

"Kalau presiden berniat melanjutkan kereta cepat tersebut, biarlah rakyat yang menilai," sesal politisi Demokrat ini.

Kemarin, Jokowi mengatakan, keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan proyek kereta cepat adalah keputusan politik yang tidak perlu dirumitkan dengan hitungan untung-ruginya.

Meski awalnya mesti disubsidi APBN, Jokowi yakin pemerintah akan secara bertahap menghapus subsidi tersebut sesuai peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Sementara kabarnya, kepergian Menteri BUMN Rini Soemarno ke China beberapa waktu membawa angin segar bagi proyek kereta cepat yang sempat jadi polemik.

Informasi yang didapatkan redaksi menyebut proyek kereta cepat ini bakal segera terealisasi melalui kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan China. Hal ini juga termasuk dengan pinjaman dana dari bank pembangunan China [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya