Berita

joko widodo/net

Politik

KERETA CEPAT

Jokowi, Wajarkah Proyek Mercusuar di Tengah Pelemahan Ekonomi?

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo memberi sinyal rencana proyek kereta cepat yang sempat ditolaknya akan berlanjut. Saat meresmikan pengeboran proyek MRT di Jakarta kemarin, Jokowi menyebut proyek kereta cepat harus diputuskan secara politik.

Anggota Komisi VI DPR RI, Wahyu Sanjaya, mengkritik pernyataan presiden itu. Menurut dia, pembangunan infrastuktur atau sarana transportasi untuk rakyat harus mengutamakan kepentingan rakyat.

"Saya bingung kalau dikaitkan politik. Apanya yang politik? Pembangunan untuk rakyat, jadi harus utamakan kepentingan rakyat," tegas Wahyu saat dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/9).


Menurut dia, tidak wajar jika presiden memaksakan proyek mercusuar di saat ekonomi nasional sedang lesu dan kurs dollar AS meroket tajam.

"Di situasi saat ini apa wajar jika jika membangun proyek mercusuar?" gugatnya.

"Kalau presiden berniat melanjutkan kereta cepat tersebut, biarlah rakyat yang menilai," sesal politisi Demokrat ini.

Kemarin, Jokowi mengatakan, keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan proyek kereta cepat adalah keputusan politik yang tidak perlu dirumitkan dengan hitungan untung-ruginya.

Meski awalnya mesti disubsidi APBN, Jokowi yakin pemerintah akan secara bertahap menghapus subsidi tersebut sesuai peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Sementara kabarnya, kepergian Menteri BUMN Rini Soemarno ke China beberapa waktu membawa angin segar bagi proyek kereta cepat yang sempat jadi polemik.

Informasi yang didapatkan redaksi menyebut proyek kereta cepat ini bakal segera terealisasi melalui kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan China. Hal ini juga termasuk dengan pinjaman dana dari bank pembangunan China [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya