Berita

joko widodo/net

Politik

KERETA CEPAT

Jokowi, Wajarkah Proyek Mercusuar di Tengah Pelemahan Ekonomi?

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo memberi sinyal rencana proyek kereta cepat yang sempat ditolaknya akan berlanjut. Saat meresmikan pengeboran proyek MRT di Jakarta kemarin, Jokowi menyebut proyek kereta cepat harus diputuskan secara politik.

Anggota Komisi VI DPR RI, Wahyu Sanjaya, mengkritik pernyataan presiden itu. Menurut dia, pembangunan infrastuktur atau sarana transportasi untuk rakyat harus mengutamakan kepentingan rakyat.

"Saya bingung kalau dikaitkan politik. Apanya yang politik? Pembangunan untuk rakyat, jadi harus utamakan kepentingan rakyat," tegas Wahyu saat dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/9).


Menurut dia, tidak wajar jika presiden memaksakan proyek mercusuar di saat ekonomi nasional sedang lesu dan kurs dollar AS meroket tajam.

"Di situasi saat ini apa wajar jika jika membangun proyek mercusuar?" gugatnya.

"Kalau presiden berniat melanjutkan kereta cepat tersebut, biarlah rakyat yang menilai," sesal politisi Demokrat ini.

Kemarin, Jokowi mengatakan, keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan proyek kereta cepat adalah keputusan politik yang tidak perlu dirumitkan dengan hitungan untung-ruginya.

Meski awalnya mesti disubsidi APBN, Jokowi yakin pemerintah akan secara bertahap menghapus subsidi tersebut sesuai peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Sementara kabarnya, kepergian Menteri BUMN Rini Soemarno ke China beberapa waktu membawa angin segar bagi proyek kereta cepat yang sempat jadi polemik.

Informasi yang didapatkan redaksi menyebut proyek kereta cepat ini bakal segera terealisasi melalui kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan China. Hal ini juga termasuk dengan pinjaman dana dari bank pembangunan China [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya