Berita

ilustrasi/net

Bisnis

KERETA CEPAT

Rini Gandeng China, Komisi VI Pertanyakan Urgensi Kereta Cepat

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kabarnya, kepergian Menteri BUMN Rini Soemarno ke China beberapa waktu membawa angin segar bagi proyek kereta cepat yang sempat jadi polemik.

Informasi yang didapatkan redaksi menyebut proyek kereta cepat ini bakal segera terealisasi melalui kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan China. Hal ini juga termasuk dengan pinjaman dana dari bank pembangunan China

Semakin kuatnya rencana realisasi kereta cepat itu ditanggapi anggota Komisi VI DPR RI, Wahyu Sanjaya. Ia menyatakan, belum ada urgensi yang jelas terkait proyek itu.


"Urgensinya belum jelas, masih banyak infrastruktur yang lebih prioritas," tegas Wahyu saat dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/9).

Politisi Partai Demokrat ini mengaku belum mendapat kabar soal sinergi BUMN untuk menggarap kereta cepat. BUMN yang dikonfirmasinya juga mengaku belum mendapat kepastian. Selain itu belum ada pembicaraan khusus dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Belum ada pembahasan khusus tentang kereta cepat di Komisi VI, jadi Komisi VI belum ada sikap," ujarnya.

Seperi diketahui, setelah adanya kesepakatan pinjaman antara tiga bank BUMN dengan bank China beberapa waktu lalu untuk pembiayaan infrastruktur, muncul banyak kritik.

Sebagian kalangan mengkhawatirkan, pinjaman puluhan triliun dalam bentuk USD dan Renminbi akan membuat konsorsium BUMN yang menggarap proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, akan merugi atau bangkrut. Hal ini karena pemasukan dari proyek itu berbentuk rupiah.

Sedangkan hari ini, Rini Soemarno mengaku belum ada perkembangan kerja sama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pemerintah China.

Namun, pekan lalu, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara 'B to B', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," tutur Rini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/9). [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya