Berita

ilustrasi/net

Bisnis

KERETA CEPAT

Rini Gandeng China, Komisi VI Pertanyakan Urgensi Kereta Cepat

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kabarnya, kepergian Menteri BUMN Rini Soemarno ke China beberapa waktu membawa angin segar bagi proyek kereta cepat yang sempat jadi polemik.

Informasi yang didapatkan redaksi menyebut proyek kereta cepat ini bakal segera terealisasi melalui kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan China. Hal ini juga termasuk dengan pinjaman dana dari bank pembangunan China

Semakin kuatnya rencana realisasi kereta cepat itu ditanggapi anggota Komisi VI DPR RI, Wahyu Sanjaya. Ia menyatakan, belum ada urgensi yang jelas terkait proyek itu.


"Urgensinya belum jelas, masih banyak infrastruktur yang lebih prioritas," tegas Wahyu saat dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/9).

Politisi Partai Demokrat ini mengaku belum mendapat kabar soal sinergi BUMN untuk menggarap kereta cepat. BUMN yang dikonfirmasinya juga mengaku belum mendapat kepastian. Selain itu belum ada pembicaraan khusus dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Belum ada pembahasan khusus tentang kereta cepat di Komisi VI, jadi Komisi VI belum ada sikap," ujarnya.

Seperi diketahui, setelah adanya kesepakatan pinjaman antara tiga bank BUMN dengan bank China beberapa waktu lalu untuk pembiayaan infrastruktur, muncul banyak kritik.

Sebagian kalangan mengkhawatirkan, pinjaman puluhan triliun dalam bentuk USD dan Renminbi akan membuat konsorsium BUMN yang menggarap proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, akan merugi atau bangkrut. Hal ini karena pemasukan dari proyek itu berbentuk rupiah.

Sedangkan hari ini, Rini Soemarno mengaku belum ada perkembangan kerja sama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pemerintah China.

Namun, pekan lalu, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara 'B to B', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," tutur Rini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/9). [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya