Berita

ilustrasi/net

Bisnis

KERETA CEPAT

Rini Gandeng China, Komisi VI Pertanyakan Urgensi Kereta Cepat

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kabarnya, kepergian Menteri BUMN Rini Soemarno ke China beberapa waktu membawa angin segar bagi proyek kereta cepat yang sempat jadi polemik.

Informasi yang didapatkan redaksi menyebut proyek kereta cepat ini bakal segera terealisasi melalui kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan China. Hal ini juga termasuk dengan pinjaman dana dari bank pembangunan China

Semakin kuatnya rencana realisasi kereta cepat itu ditanggapi anggota Komisi VI DPR RI, Wahyu Sanjaya. Ia menyatakan, belum ada urgensi yang jelas terkait proyek itu.


"Urgensinya belum jelas, masih banyak infrastruktur yang lebih prioritas," tegas Wahyu saat dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/9).

Politisi Partai Demokrat ini mengaku belum mendapat kabar soal sinergi BUMN untuk menggarap kereta cepat. BUMN yang dikonfirmasinya juga mengaku belum mendapat kepastian. Selain itu belum ada pembicaraan khusus dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Belum ada pembahasan khusus tentang kereta cepat di Komisi VI, jadi Komisi VI belum ada sikap," ujarnya.

Seperi diketahui, setelah adanya kesepakatan pinjaman antara tiga bank BUMN dengan bank China beberapa waktu lalu untuk pembiayaan infrastruktur, muncul banyak kritik.

Sebagian kalangan mengkhawatirkan, pinjaman puluhan triliun dalam bentuk USD dan Renminbi akan membuat konsorsium BUMN yang menggarap proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, akan merugi atau bangkrut. Hal ini karena pemasukan dari proyek itu berbentuk rupiah.

Sedangkan hari ini, Rini Soemarno mengaku belum ada perkembangan kerja sama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pemerintah China.

Namun, pekan lalu, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara 'B to B', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," tutur Rini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/9). [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya