Berita

ilustrasi/net

Bisnis

KERETA CEPAT

Rini Gandeng China, Komisi VI Pertanyakan Urgensi Kereta Cepat

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kabarnya, kepergian Menteri BUMN Rini Soemarno ke China beberapa waktu membawa angin segar bagi proyek kereta cepat yang sempat jadi polemik.

Informasi yang didapatkan redaksi menyebut proyek kereta cepat ini bakal segera terealisasi melalui kerjasama konsorsium BUMN Indonesia dengan China. Hal ini juga termasuk dengan pinjaman dana dari bank pembangunan China

Semakin kuatnya rencana realisasi kereta cepat itu ditanggapi anggota Komisi VI DPR RI, Wahyu Sanjaya. Ia menyatakan, belum ada urgensi yang jelas terkait proyek itu.


"Urgensinya belum jelas, masih banyak infrastruktur yang lebih prioritas," tegas Wahyu saat dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/9).

Politisi Partai Demokrat ini mengaku belum mendapat kabar soal sinergi BUMN untuk menggarap kereta cepat. BUMN yang dikonfirmasinya juga mengaku belum mendapat kepastian. Selain itu belum ada pembicaraan khusus dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Belum ada pembahasan khusus tentang kereta cepat di Komisi VI, jadi Komisi VI belum ada sikap," ujarnya.

Seperi diketahui, setelah adanya kesepakatan pinjaman antara tiga bank BUMN dengan bank China beberapa waktu lalu untuk pembiayaan infrastruktur, muncul banyak kritik.

Sebagian kalangan mengkhawatirkan, pinjaman puluhan triliun dalam bentuk USD dan Renminbi akan membuat konsorsium BUMN yang menggarap proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, akan merugi atau bangkrut. Hal ini karena pemasukan dari proyek itu berbentuk rupiah.

Sedangkan hari ini, Rini Soemarno mengaku belum ada perkembangan kerja sama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pemerintah China.

Namun, pekan lalu, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara 'B to B', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," tutur Rini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/9). [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya