Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Hukum Perlu Ditegakkan dalam Kasus Pelindo II

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 09:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Publik masih bertanya, apakah penanganan kasus dugaan korupsi Pelindo IIakan tetap diteruskan? Atau dipetieskan setelah Kabareskrim Polri dipegang Komjen Anang Iskandar?
 
Penanganan kasus yang dianggap gaduh itu memang me­nyedot perhatian publik. Apalagi Komjen Budi Waseso (Buwas) digeser dari Kabareskrim menja­di Kepala BNN tak lama setelah anggotanya menggeledah kantor Pelindo II.

Banyak pihak sudah angkat bicara mengenai itu. Bagaimana tanggapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Benarkah baginya penanganan kasus dug­aan korupsi Pelindo II itu gad­uh? Simak wawancara Rakyat Merdeka dengan Surya Paloh berikut ini:


Apa tanggapan Anda menge­nai penanganan kasus dugaankorupsi Pelindo II?
Law enforcement harus berjalan. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

Memangnya apa yang salah jika gaduh?
Kalau gaduh itu kan mudah sekali terprovokasi. Mudah sekali untuk saling mencurigai satu sama lain.

Bukankah kegaduhan itu konsekuensi dari penega­kan hukum, kenapa diper­lemah?
Law enforcement itu harus berjalan sebagaimana mesti­nya. Tetapi spirit untuk menegakkan law enforcement itu tentunya pada pijakan kondisi obyektif dan realitas kehidupan kesehariankita.

Maksudnya?
Kegaduhan dengan kebijakan dan komentar-komentar itu mem­bikin masyarakat semakin tidak confident pada diri mereka.

Baiknya?
Bahwasanya kita harus menu­ju pada suasana yang lebih kondusif.

Bagaimana caranya?
Kalau ini dikemas secara lebih baik, lebih tenang, bisa memba­wa sesuatu yang kondusif. Saya hanya berharap dalam penega­kan hukum itu harus dilakukan dengan penuh kematangan dan strategi yang tepat. Ini akan sangat membantu situasional kita yang terus terang saja sudah terjebak pada pragmatisme dan apatisme.

Bagaimana agar kasus ini cepat selesai?
Policy kebijakan apapun, termasuk penegakan hukum, jangan terlalu banyak show off. Lupakan pencitraan diri. Apalagi menteri kabinetnya juga berkomentar, se­hingga masyarakat berpikir, ada apa ini sebenarnya. Kok tidak ada sinkronisasi dan koordinasi yang baik dalam kabinet.

Aparat penegak hukumnya juga melakukan tindakan-tin­dakan yang tujuannya untuk menegakkan hukum, tetapi fak­tor psikologis masyarakat bisa terganggu.

Yang terganggu itu seperti apa konkretnya?

Mudah sekali terprovokasi, mudah sekali untuk mencurigai satu sama lain. Ini memerlukan perhatian dari yang mempunyai otoritas dan wewenang agar berhati-hati untuk melakukan tindakan.

O ya, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan paket kebi­jakan ekonomi. Kok belum signifikan dampaknya?

Kita harus sabar. Tidak mung­kin kita mengharapkan pemer­intah itu seperti tukang sulap. Yang bisa seketika dan bisa instan ya. Kesabaran diperlu­kan. Pemerintah berupaya untuk mengambil beberapa langkah strategis dalam melakukan dereg­ulasi dengan paket ekonominya. Saya pikir itu bisa dilihat sebagai langkah awal yang baik.

Mungkin tidak cukup mu­jarab?

Ketika strategi itu belum ber­dampak secara signifikan, saya yakin dan percaya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan melakukan tahapan lang­kah berikutnya yang membikin rasa confident pelaku dunia usaha, praktisi dunia usaha, dan tentunya menggerakkan berbagai sektor, termasuk sektor riil. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya