Surya Paloh: Hukum Perlu Ditegakkan dalam Kasus Pelindo II

Publik masih bertanya, apakah penanganan kasus dugaan korupsi Pelindo IIakan tetap diteruskan? Atau dipetieskan setelah Kabareskrim Polri dipegang Komjen Anang Iskandar?
 
Penanganan kasus yang dianggap gaduh itu memang me­nyedot perhatian publik. Apalagi Komjen Budi Waseso (Buwas) digeser dari Kabareskrim menja­di Kepala BNN tak lama setelah anggotanya menggeledah kantor Pelindo II.

Banyak pihak sudah angkat bicara mengenai itu. Bagaimana tanggapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Benarkah baginya penanganan kasus dug­aan korupsi Pelindo II itu gad­uh? Simak wawancara Rakyat Merdeka dengan Surya Paloh berikut ini:

Apa tanggapan Anda menge­nai penanganan kasus dugaankorupsi Pelindo II?
Law enforcement harus berjalan. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

Memangnya apa yang salah jika gaduh?
Kalau gaduh itu kan mudah sekali terprovokasi. Mudah sekali untuk saling mencurigai satu sama lain.

Bukankah kegaduhan itu konsekuensi dari penega­kan hukum, kenapa diper­lemah?
Law enforcement itu harus berjalan sebagaimana mesti­nya. Tetapi spirit untuk menegakkan law enforcement itu tentunya pada pijakan kondisi obyektif dan realitas kehidupan kesehariankita.

Maksudnya?
Kegaduhan dengan kebijakan dan komentar-komentar itu mem­bikin masyarakat semakin tidak confident pada diri mereka.

Baiknya?
Bahwasanya kita harus menu­ju pada suasana yang lebih kondusif.

Bagaimana caranya?
Kalau ini dikemas secara lebih baik, lebih tenang, bisa memba­wa sesuatu yang kondusif. Saya hanya berharap dalam penega­kan hukum itu harus dilakukan dengan penuh kematangan dan strategi yang tepat. Ini akan sangat membantu situasional kita yang terus terang saja sudah terjebak pada pragmatisme dan apatisme.

Bagaimana agar kasus ini cepat selesai?
Policy kebijakan apapun, termasuk penegakan hukum, jangan terlalu banyak show off. Lupakan pencitraan diri. Apalagi menteri kabinetnya juga berkomentar, se­hingga masyarakat berpikir, ada apa ini sebenarnya. Kok tidak ada sinkronisasi dan koordinasi yang baik dalam kabinet.

Aparat penegak hukumnya juga melakukan tindakan-tin­dakan yang tujuannya untuk menegakkan hukum, tetapi fak­tor psikologis masyarakat bisa terganggu.

Yang terganggu itu seperti apa konkretnya?
Mudah sekali terprovokasi, mudah sekali untuk mencurigai satu sama lain. Ini memerlukan perhatian dari yang mempunyai otoritas dan wewenang agar berhati-hati untuk melakukan tindakan.

O ya, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan paket kebi­jakan ekonomi. Kok belum signifikan dampaknya?
Kita harus sabar. Tidak mung­kin kita mengharapkan pemer­intah itu seperti tukang sulap. Yang bisa seketika dan bisa instan ya. Kesabaran diperlu­kan. Pemerintah berupaya untuk mengambil beberapa langkah strategis dalam melakukan dereg­ulasi dengan paket ekonominya. Saya pikir itu bisa dilihat sebagai langkah awal yang baik.

Mungkin tidak cukup mu­jarab?
Ketika strategi itu belum ber­dampak secara signifikan, saya yakin dan percaya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan melakukan tahapan lang­kah berikutnya yang membikin rasa confident pelaku dunia usaha, praktisi dunia usaha, dan tentunya menggerakkan berbagai sektor, termasuk sektor riil. ***