Berita

Pemda Papua dan Mimika Protes Kunjungan Diam-diam Tiga Menteri ke Freeport

SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | 19:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kunjungan tiga menteri ke areal pertambangan PT Freeport Indonesia berbuntut panjang. Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan melayangkan protes ke Presiden Jokowi karena kunjungan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa berkoordinasi dengan mereka.

"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti itu. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu ‎harus kordinasi dengan pemda," ujar Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui sambungan telepon, Senin (21/9).

Omaleng mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sekaligus marah dengan tingkah ‎Menteri Sofyan Jalil, Sudirman Said dan Saleh Husin yang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengannya.


"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" ujar Eltinus.

‎Dia mengaku baru tahu ada kunjungan ketiga menteri pada hari Minggu (20/9) saat diminta untuk melakukan rapat dengan Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo rumah dinas Bupati Mimika di Karang Senang, pukul 10.00.

"Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," keluhnya.

‎Omaleng, seperti diberitakan Antara, ‎juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan ketiga menteri tersebut. Kunjungan kerja berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar Freeport membayar ganti rugi lebih dari Rp 400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangannya.

Tuntutan ganti rugi pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah membayar ganti rugi hak ulayat warga Suku Amungme.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.



Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Usai Raup Dana Jumbo, Danantara Diminta Transparan Soal Penyaluran Investasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:13

SLA Lampaui Target, Helita jadi Andalan Baru Layanan Digital Tangsel

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:09

Garda Bangsa: Program Pemerintah Dirasakan Masyarakat, Harus Dikawal

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:37

TVRI Jelaskan Proses, Cakupan, dan Distribusi Hak Siar FIFA hingga 2027

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:06

AMMSI: Penyesuaian Operasional MBG Perkuat Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola Program

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:00

Ace Hasan Dorong Alumni UIN Jakarta Terus Berkontribusi untuk Bangsa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:24

Program 3 Juta Rumah Dipercepat, Pemerintah dan Danantara Bahas Meikarta hingga Inpres Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:08

Tiga Besar Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Motivasi Perkuat Ketahanan Energi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:03

Saham Intel Melesat Usai Pernyataan Trump

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:32

Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:05

Selengkapnya