Berita

Pemda Papua dan Mimika Protes Kunjungan Diam-diam Tiga Menteri ke Freeport

SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | 19:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kunjungan tiga menteri ke areal pertambangan PT Freeport Indonesia berbuntut panjang. Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan melayangkan protes ke Presiden Jokowi karena kunjungan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa berkoordinasi dengan mereka.

"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti itu. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu ‎harus kordinasi dengan pemda," ujar Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui sambungan telepon, Senin (21/9).

Omaleng mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sekaligus marah dengan tingkah ‎Menteri Sofyan Jalil, Sudirman Said dan Saleh Husin yang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengannya.


"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" ujar Eltinus.

‎Dia mengaku baru tahu ada kunjungan ketiga menteri pada hari Minggu (20/9) saat diminta untuk melakukan rapat dengan Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo rumah dinas Bupati Mimika di Karang Senang, pukul 10.00.

"Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," keluhnya.

‎Omaleng, seperti diberitakan Antara, ‎juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan ketiga menteri tersebut. Kunjungan kerja berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar Freeport membayar ganti rugi lebih dari Rp 400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangannya.

Tuntutan ganti rugi pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah membayar ganti rugi hak ulayat warga Suku Amungme.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Dana Asing Banjiri RI Rp2,43 Triliun di Akhir 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 10:09

Pelaku Pasar Minyak Khawatirkan Pasokan Berlebih

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:48

Polisi Selidiki Kematian Tiga Orang di Rumah Kontrakan Warakas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:41

Kilau Emas Dunia Siap Tembus Level Psikologis Baru

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:19

Legislator Gerindra Dukung Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatera

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:02

Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Baru di Thailand Tembus 145 Orang

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:51

Rekor Baru! BP Tapera Salurkan FLPP Tertinggi Sepanjang Sejarah di 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:40

Wall Street Variatif di Awal 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:23

Dolar AS Bangkit di Awal 2026, Akhiri Tren Pelemahan Beruntun

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:12

Iran Ancam Akan Targetkan Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Ikut Campur Soal Demo

Sabtu, 03 Januari 2026 | 07:59

Selengkapnya