Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan memberikan izin kepada perusahaan migas asing menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri.
Kalau kebijakan itu diterapkan, pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai, Pertamina akan sulit bersaing dengan perusahaan asing dalam penyaluran BBM bersubsidi.
"Jika Pertamina tidak merubah paradigma sebagai perusahaan yang memonopoli penyaluran BBM, rasanya akan sulit bersaing," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sekadar informasi, saat ini sudah ada tiga perusahaan migas asing yang berniat menggarap bisnis di sektor hilir tersebut. Ada Shell Indonesia, Total E&P Indonesie dan Saudi Aramco. Ketiga perusahaan migas asing tersebut sudah menyampaikan minatnya secara lisan kepada pemerintah.
Menurut bekas anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, bila kebijakan tersebut dijalankan, akan ada dua dampak yang akan terjadi.
Yaitu pertama, Pertamina dituntut meningkatkan pelayanan. Kedua, jika tidak berbenah, BUMN migas ini akan tergerus oleh para pesaingnya.
Fahmi mengatakan, seharusnya Pertamina bisa memenangkan persaingan ini. Selain telah memiliki banyak SPBUdi berbagai daerah, Pertamina juga menguasai jalur-jalur distribusi. Sedangkan pihak swasta akan mengalami kesulitan melakukan hal serupa dalam waktu dekat.
"Berat bagi swasta jika harus melakukan hal yang sama dengan Pertamina. Kecuali mereka membuka SPBUdi kota-kota besar, barangkali mereka masih mampu bersaing," katanya.
Direktur
Executive Energy Watch Mamit Setiawan khawatir kebijakan ini bisa membunuh Pertamina secara perlahan.
"Biarpun selama ini Pertamina merugi, tapi kan masih dibantu pemerintah. Kita takut justru akan mengebiri Pertamina sendiri dan bakal membunuh secara perlahan," ujar Mamit.
Selain itu, Mamit meminta kepada pemerintah adil dalam memberikan kewajiban kepada perusahaan minyak yang bermain di dalam negeri. Dia menolak jika asing hanya beroperasi di wilayah yang infrastrukturnya sudah siap (gemuk). Sudah seharusnya perusahaan penyuplai minyak menyalurkan hingga ke wilayah remote (infrastrukturnya sulit), seperti Papua dan Kalimantan.
"Jangan sampai kejadian seperti sekarang. Ketika Total dan Shell masuk di hilir namun hanya di wilayah gemuk saja. Kan nggak adil," cetusnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto keberatan jika BBM bersubsidi juga disalurkan perusahaan swasta asing. Dia mengingatkan bahwa BBM subsidi sebaiknya dikendalikan oleh alat negara.
"Kalau swasta bergerak di situ apakah negara bisa memegang betul swasta karena perannya berbeda," tanya Dwi.
Bekas bos PT Semen Indonesia itu mengklaim, selama ini Pertamina mendistribusikan dana pemerintah lewat BBM susbidi itu. Sedangkan jika ditangani swasta, maka akan berubah bentuk karena swasta tentu berpikirnya hanya mencari untung.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, masuknya investor asing dalam penyaluran BBM subsidi secara prinsip dibolehkan oleh aturan. Menurutnya, bila serius ingin masuk dalam penyaluran BBM subsidi, investor tersebut tidak boleh hanya menggarap daerah gemuk. "Selain itu, investor asing juga diwajibkan membangun tangki, sarana penyaluran serta stok," kata Sudirman. ***
