Solusi kongkrit dalam mengatasi dampak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya perekonomi adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur desa.
Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam keterangannya, Minggu (20/9).
Dengan berjalannya pembangunan infrastruktur di desa, demikian Marwan, maka akan terserap banyak tenaga kerja yang bekerja pada proyek-proyek tersebut. Belum lagi multiplier effect yang ditimbulkannya seperti munculnya peluang usaha material untuk memasok kebutuhan material proyek, usaha kuliner untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pekerja proyek, dan peluang usaha terkait lainnya.
"Saya yakin dengan bergeraknya proyek infrastruktur desa, maka masalah pengangguran dan kemiskinan di desa yang sebelumnya dilaporkan mengalami peningkatan, akan dapat ditekan angkanya secara signifikan, karena mereka akan bekerja dan memiliki pendapatan layak," papar Marwan.
Oleh karenanya Menteri Marwan meminta dana desa yang sudah ada di daerah sekarang ini harus segera dipergunakan. Setiap desa harus melaksanakan 3 sampai 4 proyek infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, jalan usaha tani, embung, dan sebagainya.
Menteri asal PKB ini menekankan bahwa pentingnya dana desa tidak hanya berdampak positif terhadap tumbuhnya ekonomi desa, tetapi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan, ekonomi daerah, bahkan ekonomi nasional.
"Keterkaitan desa dengan kota dalam hal perekonomian saat ini semakin kuat, desa sebagai basis produksi dan kota sebagai pusat pertumbuhan sifatnya saling mendukung secara imbal-balik, dimana tumbuhnya perdagangan di kota akan meningkatkan volume produksi desa yang akan meningkatkan daya beli desa," papar Marwan.
"Begitu pula sebaliknya, tentunya hal ini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang selanjutnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional," tukasnya.
[dem]
