Berita

abdul kadir karding/net

Pertahanan

PKB: Idul Adha di Tolikara Harus Aman Tanpa Intervensi Asing

SABTU, 19 SEPTEMBER 2015 | 10:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, meminta jaminan dari aparat Polri bahwa perayaan Idul Adha pada 24 September mendatang di Kabupaten Tolikara, Papua, harus aman dan nyaman.

"Kepolisian harus jaga rasa aman dan nyaman untuk orang beragama, karena kita adalah negara beragama," tegas Karding, saat ditemui di Yogyakarta, kemarin, Jumat (18/9).

Namun, anggota Komisi III DPR RI ini menyadari bahwa tanggung jawab menjaga keamanan bukanlah tugas Polri saja. PKB minta pemerintah lebih membangun dialog antar umat beragama.


"Kita tidak bisa bebankan ke polisi saja, harus dibangun dialog antar umat beragama. Akar masalahnya konflik itu apa harus dibicarakan,” ucapnya.

Dia mewanti-wanti, konflik Tolikara yang terjadi pada Idul Fitri lalu tidak boleh terulang dan menyebar ke daerah lain. Dia pun meminta pemerintah mempertahankan kedaulatan negara dengan menghalau tiap upaya intervensi asing terhadap kondisi keamanan negara.

"Negara ini negara kita, tidak boleh ada intervensi, negara lain tidak boleh ikut campur,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim keadaan di Tolikara, Papua, aman menjelang Perayaan Idul Adha pekan depan.

Diwawancara wartawan kemarin, Luhut menyatakan jaminan keamanan sudah dikonfirmasi Menteri Dalam Negeri dan Kapolda Papua. Luhut pun yakin, masyarakat di Tolikara tidak mau konflik pada Idul Fitri lalu terulang. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya