Surya Paloh: Apapun Ceritanya, Kehadiran Ketua DPR di Kampanye Donald Trump Langgar Etika

Aneh, bila dianggap wajar kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam konferensi pers bakal capres Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

DPR itu adalah lembaga ter­hormat, sehingga tidak boleh dihargai murah kepada siapapun, termasuk kepada bakal capres dari Partai Republik tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Selasa (15/9).

"Jabatan ketua DPR sepertidikatakan Donald Trump; ini orang yang paling penting dan paling hebat di Indonesia (Setya Novanto), tapi datang menemui saya di sini," ujar bekas anggota MPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Tetap saja ada yang menilai itu wajar?
Kehadiran pimpinan DPR di balik podium kampanye Trump sama sekali tidak bisa diterima.

Kenapa dikatakan itu wajar. Jelas di sana ada pelanggaran etika, mau apapun dalihnya.

Bagaimana jika alasannya untuk mendatangkan investasi ke Indonesia. Bukankah itu bisa dikatakan tugas DPR?
Tugas DPR bisa macam-macam. Sepanjang memang berjalan dengan akal sehat, dan tetap berpijak pada etika. Yang mengikat fungsi-fungsi, peran, hak dan kewajiban anggota Dewan itu sendiri. Kalau pi­jakannya di sana nggak masalah. Kita tidak bisa berdalih dengan situasi saat ini. Rakyat bisa marah semuanya.

Artinya kehadiran pimpi­nan DPR itu tetap melanggar etika?
Ya. Aneh sekali kalau kita ka­takan itu wajar, iya kan. Apa pun cerita di balik itu, saya pikir itu kurang baik bagi kita. Itu aneh.

Apa ada sanksi?
Karena ini sudah masuk ke dalam ruang pembahasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saya pikir, berilah kesem­patan kepada MKD, biar mereka sendiri yang mengevaluasi.

Ada potensi dilengserkan?
Saya tidak masuk ke arah sana. Itu miliknya MKD ya. Tapi saya berharap tentu ini pelajaran bagi kita semua. Bangsa kita ini membutuhkan tampilnya kete­ladanan yang lebih banyak. Khususnya oleh mereka-mereka yang mendapatkan amanah.

Maksudnya?
Rakyat sekarang ini sudah masuk pada tahapan yang begitu sinis terhadap fungsi dan peran institusi lembaga perwakilan rakyat. DPR memiliki wibawa yang hebat di mata masyarakat. Inilah tugas dan kewajiban ang­gota Dewan untuk memperbaiki citranya.

Ketua MKD dari KMP (Koalisi Merah Putih), Anda yakin putusannya akan fair?
Kita tidak boleh mencurigai itu. Saya pikir semua kita mempu­nyai nurani dan akal sehat. Tidak terbatas itu orang KMP atau KIH (Koalisi Indonesia Hebat).

O ya, bergabungnya PAN dalam pemerintah, pendapat Anda?
Pendapat saya biasa-biasa saja.

Kenapa demikian?
Tidak ada hal yang luar biasa. saya menganggap itu wajar saja. Ada partai yang menyatakan sikap politiknya untuk mendu­kung pemerintah.

KIH mau menerima?
Kan PAN tidak menyatakan masuk KIH. Jadi saya tidak ingin memberikan komentar. Karena itu hak dari PANya. Apalagi dikatakan KMP dan KIH sudah tidak relevan lagi.

Benarkah tidak relevan lagi?
He-he-he. Saya pikir sikap politik dari partai itu ya. Kalau boleh saya memberikan saran, atur dulu rumah tangga masing-masing sebelum kasih komentar lebih jauh.

Dengan bergabungnya PAN ke pemerintah, bagaimana bila ke depan menteri dari Nasdem dikurangi lagi?
Nggak ada masalah. Itu kon­sistensi Partai Nasdem. Urus mengurus menteri ini urusan Presiden ya. Presiden punya hak prerogatif. Apa yang perlu ditam­bah, dikurangi, atur-atur saja.

Nasdem tidak khawatir?
Tidak ada kekhawatiran, tidak ada masalah bagi kita. Saya tidak bisa mengatasnamakan partai yang bergabung dalam KIH. Tapi bagi Nasdem tidak ada masalah. ***