Berita

rj lino/net

Politik

RJ Lino Pantas Dicopot dan Ditangkap

RABU, 16 SEPTEMBER 2015 | 16:33 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Desakan agar Richard Joost (RJ) Lino dicopot dari jabatan sebagai direktur utama PT Pelindo II semakin menguat menyusul berbagai tindakannya yang membuat ketidakpercayaan publik terhadap kinerja perusahaan.

"RJ Lino masih duduk menjabat sebagai Dirut Pelindo II di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Pelindo II yang buruk. Presiden Jokowi melalui Menteri BUMN harus mencopot dia," ujar Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat Khalid Zabidi dalam keterangannya tadi malam (Selasa, 15/9).

Lino terbukti tidak mampu memperpendek waktu tunggu pelayanan kapal dan barang (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok menjadi 3-4 hari seperti diperintahkan presiden Jokowi.


Ketidakpercayaan publik semakin bertambah akibat tindakan Lino yang dengan arogannya memamerkan pengaruh kekuasaan untuk menghindari proses hukum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane.‎

Keputusan konsensus perpanjangan kontrak JICT yang menimbulkan protes di dalam internal perusahaan menambah panjang daftar ketidakpercayaan publik terhadap kinerja Pelindo II.‎

Dan yang terbaru, sebut Khalid, Lino menunjukkan kembali arogansinya sebagai penguasa Pelindo II dengan memutasi 9 pejabat senior di JICT dan memberikan peringaan bagi karyawan lain yang berani melawannya.‎ RJ Lino juga mengumbar uang perusahaan untuk memasang iklan miliaran rupiah di media massa untuk menutupi kisruh yang menimpa dirinya.

Karena itu Khalid juga mendesak agar kepolisian meneruskan pemeriksaan secara independen dan profesional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam KKN di Pelindo II. Tangkap segera RJ Lino jika terbukti terlibat.

"Kami juga mendukung sepenuhnya pembentukan Pansus Pelindo II di DPR yang diinisiasi beberapa fraksi," tukasnya.[dem]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya