Buruh Minta Pemerintah Perhatikan Nasibnya

Ratusan buruh yang ter­gabung dalam Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN) meng­gelar aksi damai di depan Istana Negara, kemarin. Mereka men­gaku, pihaknya bukanlah pe­nyebab melemahnya pereko­nomian Indonesia. Bahkan, mereka kecewa pemerintah lebih berpihak pada pengusaha dan investor disaat krisis ekonomi kian mengancam.

Para buruh memulai aksinya dengan menggelar long march dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisikan tun­tutannya, seperti 'Upah Riil Nasional 2016 Minimal Rp 4,9 juta', 'Cabut Permenaker no. 13 tahun 2012 tentang Komponen Hidup Layak', 'Stop Penangguhan Upah, Tangkap dan Penjarakan Pelanggar Hak Upah Buruh', 'Nasionalisasi Perusahaan Bangkrut, Lindungi Buruh dari PHK', 'Hapus Sistem Kerja Outsourcing', 'Pensiun Layak, Pendidikan dan Kesehatan Gratis', dan 'Tolak Upah Murah'. Dalam aksinya para buruh bergantian meng­gelar orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Sekretaris Nasional SGBN, Sultoni, menuturkan aksi ini serentak diadakan di 12 kota/ka­bupaten di Indonesia. "Melalui aksi ini kami menuntut pen­etapan upah layak 2016, kami mendesak pemerintah kalau mau menetapkan upah layak, minimal upahnya Rp 4,9 juta bagi pekerja lajang," katanya kepada Rakyat Merdeka di sela-sela aksi.

Dia meminta pemerintah mencabut Permenaker No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Komponen Hidup Layak. "Ganti yang Cuma 60an item KHL menjadi 120 item," sebutnya.

Pihaknya mengaku kecewa kepada langkah-langkah pe­merintah dalam mengantisipasi pelemahan ekonomi. Langkah yang diambil itu sama sekali tidak memperhatikan para bu­ruh namun lebih menguntung­kan bagi pengusa dan investor. "Resesi ekonomi sekarang ini bukan disebabkan kaum buruh, harusnya selamatkan buruh dulu dengan cara meningkatkan daya beli, jangan pengusaha saja yang dibantu ini itu," katanya.

Selain mahalnya har­ga kebutuhan pokok, seka­rang buruh dihadapkan padaancaman PHK. "Harga kebutu­han harus dikendalikan oleh pe­merintah, kok waktu krisis buruh yang disusahkan," ucapnya.

Sultoni mengakui gelombang PHK terus terjadi sementara pemerintah dinilai lepas tangan. "Anggota SGBN di Kapuk, Jakarta dan Bekasi sudah ada ratusan yang di PHK, kami sudah turun untuk melakukan advokasi, targetnya mereka bisa diperkerjakan kembali, kalaupun di-PHK mereka harus diperlaku­kan dengan adil," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi yakin Indonesia mampu meng­hadapi tantangan pelemahan ekonomi global dengan sikap tenang, selalu optimistis dan kerja keras.

"Meski terkena dampak pele­mahan ekonomi global, situasi keamanan dan politik Indonesia semakin kondusif. Untuk itu, pe­san ini harus sampai kepada para pelaku usaha dan seluruh rakyat Indonesia," kata presiden. ***