Jumhur Hidayat: Gerakan Massa Rakyat Tidak Harus Jatuhkan Pemerintah

. Elemen yang bisa menaklukkan keserakahan kaum pemodal adalah kekuasaan negara. Dan sangat disesalkan jika penguasa negara justru berkolaborasi dengan kaum pemodal, sehingga sia-sialah mengharapkan keuasaan negara secara rela mengontrol keserakahan kaum pemodal itu.

Demikian disampaikan intelektual-pergerakan yang juga Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Jumhur Hidayat, saat menjadi pembicara dalam bedah buku Bersatu, Lawan Menang, Jalan Pembebasan Indonesia karya Pengurus PMKRI,  Angelius Wake Kako, di Kampus Salemba UI, Jakarta (Selasa, 14/9).

Selain Jumhur, hadir pembicara lain gurubesar Ronny R. Nitibaskara, Frans Magnis Suseno, Fuad Bawazier dan Anggawiri dari DPP HIPMI. Dalam buku ini disajikan fakta-fakta bahwa cita-cita para pendiri bangsa sudah jauh melenceng bila dibandingkan dengan keadaan Indonesia pada hari ini. Hal yang paling menggetirkan adalah bahwa sistem politik ekonomi Indonesia justru membawa ketimpangan dan ketidakadilan sehingga dari ketimpangan dan ketidakadilan ini memunculkan ketegangan sosial di masyarakat seperti munculnya identitas kedaerahan, intra daerah, agama dan juga status sosial khususnya si kaya dan si miskin.

Penulis menyebutkan bahwa seharusnya negara memihak kepada kepentingan rakyat banyak, namun pada kenyataannya dari waktu ke waktu justru penguasa negara lebih membela kaum pemodal dan dengan terang-terangan menjalankan prinsip neo-liberalisme. Namun, untuk mengarahkan negara agar berpihak pada rakyat juga sulit karena para pemimpin di eksekutif maupun legislatif hanya mereka yang bisa bertarung melalui sistem politik yang membutuhkan banyak dana. Sehingga para penguasa itu lebih menjadi perwakilan para pemilik modal ketimbang perwakilan rakyat.

Kembali ke Jumhur. Terkait dengan fakta dan persoalan ini Jumhur menganjurkan bahwa gerakan massa rakyat seharusnya bisa menekan kekuasaan negara agar tidak terjadi perselingkuhan antara penguasa dan kaum pemodal ini. Dengan demikian, gerakan massa rakyat tidak harus menjatuhkan pemerintahan tetapi bisa juga mendesak denga segala upaya agar baik pemerintah maupun DPR melaksanakan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa.

"Bahwa bila ada reformasi jilid 2, maka itu tidak akan menjadi milik mahasiswa melainkan milik kelompok sektoral seperti buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota termasuk pedagang kaki lima dan sebagainya," tegas Jumhur.

Adapun mahasiswa, menurut Jumhur, memang sudah terpuaskan dengan kebebasan bersuara dan berpendapat sehingga tidak terlalu mempedulikan kesengsaraan rakyat karena tidak langsung mengena pada dirinya. Kecuali para mahasiswa itu seperti Angelius Wake Kako yang berani mengemukakan gagasan sekaligus berani juga berorganisasi dan turun ke jalan berdemonstrasi menyuarakan ketidakadilan dan meminta perubahan kebijakan negara agar membela rakyat bayak, bukan membela kaum pemodal. [ysa]