Berita

bambang soesatyo/net

Syarat Pembentukan Pansus Pelindo II Sudah Terpenuhi

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 09:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kendati mutasi jabatan di tubuh Polri itu telah terjadi, dan Budi Waseso bergeser menjadi Kepala BNN serta Anang Iskandar menjadi Kabareskrim Polri, namun tetap menyisakan misteri.

Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, reaksi berlebihan Istana dalam Kasus PT Pelindo II, yang berpuncak pada pergeseran jabatan dua perwira tinggi Mabes Polri baru-baru ini, sudah mempertontonkan ketidakwajaran dan keanehan di jagad hukum dan perpolitikan negeri ini.

"Ketidakwajaran dan keanehan itulah yang akan didalami oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Pelindo II," kata Bambang beberapa saat lalu (Senin, 14/9).
 

 
Menurut Bambang, salah besar jika keanehan dan ketidakwajaran itu didiamkan atau tidak diselidiki. Benar bahwa Polri telah melakukan penyelidikan atas ketidakwajaran pembelian 10 unit mobile crane (pemindah kontainer) oleh manajemen Pelindo II dan dugaan kasus pencucian uang.
 
Tetapi, lanjutnya, ketidakwajaran sikap beberapa pejabat pemerintah dan Dirut Pelindo II RJ Lino harus juga diselidiki. Begitu juga dengan keanehan proses yang melatarbelakangi perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Hutchinson Port Holding (HPH).

"Negara merugi triliunan rupiah jika kontrak itu dijalankan," tegas Bambang.
 
Bambang melanjutkan, keanehan yang menyelimuti kasus PT Pelindo II terjadi hadirnya atau intervensi politik kekuasaan. Maka, DPR-lah yang berwenang merespons ketidakwajaran perilaku penguasa itu. Bisa dipastikan bahwa institusi penegak hukum tidak mungkin mempertanyakan alasan sejumlah pejabat pemerintah bersikap berlebihan atas penggeledahan kantor PT Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri.
 
"Hanya DPR yang memiliki kekuasaan untuk bertanya kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri PPN/Kepala Bapenas Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno atas cara mereka menyikapi penggeledahan kantor Pelindo II itu. Dari deskripsi masalah seperti itu, syarat bagi tampilnya Pansus sudah terpenuhi," demikian Bambang. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya