Berita

Olahraga

Piala Kemerdekaan Seperti Ajang Dipaksakan, Jauh dari Profesional!

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 08:32 WIB | LAPORAN:

Pengamat sepak bola nasional, Sulaiman Harry Ruswanto mengaku tak habis pikir dengan buruknya tata kelola turnamen Piala Kemerdekaan bentukan tim Transisi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Hal ini terlihat dari beberapa masalah yang terlihat dari turnamen tersebut. Seperti adanya pemukulan terhadap perangkat pertandingan, belum dibayarkannya match fee terhadap tim peserta, juga honor wasit, lalu instruktur wasit Aris Munandar dan Bagong Yuwono yang oleh PSSI dihukum seumur hidup dan hukuman lima tahun malah mendapat tugas di Piala Kemerdekaan oleh tim Transisi.

"Piala Kemerdekaan masih jauh dari kata profesional dan sangat buruk pengelolaannya. Penegakan rule of the game juga tidak diikuti. Padahal mereka selalu bilang tata kelola yang baik di sepak bola," kata pria yang biasa disapa Gendhar itu.


"Terlambatnya match fee kepada tim, perangkat pertandingan, kekerasan terhadap perangkat pertandingan, pemakaian wasit yang sudah dihukum PSSI adalah contoh buruk yang dilakukan tim Transisi," tambah manajer Persebaya  ini.

Menurut Gendhar, turnamen ini seperti ajang yang dipaksakan demi adanya sebuah pertandingan karena vakumnya kompetisi. "Penyebabnya semua berawal dari SK pembekuan Kemenpora terhadap PSSI. Seharusnya Menpora mencabut SK pembekuan lalu sama-sama membangun sepak bola Indonesia dengan PSSI. Bukan malah seperti ini jadinya," jelas Gendhar.

Pria yang juga pemilik sebuah media ini melihat orang-orang yang mengelola Piala Kemerdekaan ini tidak berpengalaman. "Mengurus sepak bola itu tidak gampang, apalagi di tim transisi maupun pengelola Piala Kemerdekaan banyak yang tidak tahu sepak bola nasional. Setiap turnamen itu harus mendapatkan otorisasi dari PSSI, agar semuanya lebih tertata dalam hal pengelolaan maupun teknis di lapangan karena PSSI selalu mengikuti aturan dari FIFA maupun AFC," tukasnya.[wid]

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya