Berita

Olahraga

Piala Kemerdekaan Seperti Ajang Dipaksakan, Jauh dari Profesional!

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 08:32 WIB | LAPORAN:

Pengamat sepak bola nasional, Sulaiman Harry Ruswanto mengaku tak habis pikir dengan buruknya tata kelola turnamen Piala Kemerdekaan bentukan tim Transisi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Hal ini terlihat dari beberapa masalah yang terlihat dari turnamen tersebut. Seperti adanya pemukulan terhadap perangkat pertandingan, belum dibayarkannya match fee terhadap tim peserta, juga honor wasit, lalu instruktur wasit Aris Munandar dan Bagong Yuwono yang oleh PSSI dihukum seumur hidup dan hukuman lima tahun malah mendapat tugas di Piala Kemerdekaan oleh tim Transisi.

"Piala Kemerdekaan masih jauh dari kata profesional dan sangat buruk pengelolaannya. Penegakan rule of the game juga tidak diikuti. Padahal mereka selalu bilang tata kelola yang baik di sepak bola," kata pria yang biasa disapa Gendhar itu.


"Terlambatnya match fee kepada tim, perangkat pertandingan, kekerasan terhadap perangkat pertandingan, pemakaian wasit yang sudah dihukum PSSI adalah contoh buruk yang dilakukan tim Transisi," tambah manajer Persebaya  ini.

Menurut Gendhar, turnamen ini seperti ajang yang dipaksakan demi adanya sebuah pertandingan karena vakumnya kompetisi. "Penyebabnya semua berawal dari SK pembekuan Kemenpora terhadap PSSI. Seharusnya Menpora mencabut SK pembekuan lalu sama-sama membangun sepak bola Indonesia dengan PSSI. Bukan malah seperti ini jadinya," jelas Gendhar.

Pria yang juga pemilik sebuah media ini melihat orang-orang yang mengelola Piala Kemerdekaan ini tidak berpengalaman. "Mengurus sepak bola itu tidak gampang, apalagi di tim transisi maupun pengelola Piala Kemerdekaan banyak yang tidak tahu sepak bola nasional. Setiap turnamen itu harus mendapatkan otorisasi dari PSSI, agar semuanya lebih tertata dalam hal pengelolaan maupun teknis di lapangan karena PSSI selalu mengikuti aturan dari FIFA maupun AFC," tukasnya.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya