Partai Amanat Nasional mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menjadikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai fokus kunjungan nyake tiga negara di Timur Tengah.
Karena memang negara (pemerintah) harus dalam melindungi TKI dan itu sudah semestinya dilakukan sejak lama. (Baca: Melawat ke Timur Tengah, Jokowi Akan Bicara Investasi Sampai Perlindungan TKI)
"Apalagi jumlah TKI kita yang demikian besar," ujar Ketua DPP PAN, Syah Afandin, dalam keterangannya malam ini (Jumat, 11/9).
Di Timur Tengah misalnya, jumlah TKI tidak kurang dari 1,3 juta. Di Arab Saudi sebanyak 1,01 juta TKI, di Uni Emirat Arab 114 ribu, Yordania 48 ribu, Oman 33 ribu, Qatar 28 ribu. Sisanya TKI bekerja di Kuwait, Sudan dan negara lainnya. "Mereka bekerja di sektor informal," jelas Ondim, sapaan akrabnya.
Menurutnya, kunjungan Presiden tersebut adalah bentuk diplomasi yang secara langsung bisa memberikan 'tekanan' agar negara tempatan TKI memberi perlindungan kepada TKI. "Kita tahu di tiga negara yang akan dikunjungi, Arab Saudi, UEA dan Qatar sering kali terjadi masalah TKI kita," ucapnya.
Makanya, Presiden harus tegas saat bertemu Raja Salman bin Abdulazis di Jeddah, Arab Saudi; Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota PEA, di Abu Dhabi, PEA; dan dengan Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir Negara Qatar, di Doha, Qatar.
"Sayangnya, fokus kunjungan Presiden ini tidak disertai rombongan yang kafabel. Kita tahu yang berangkat hanya Menlu, Seskab, Menko Ekonomi, Mendag, kepala BKPM. Pertanyaannya, kemana BNP2TKI dan Menaker? Apa ini yang disebut fokus kunjungan," kesalnya.
Namun demikian, PAN tetap mengapresiasi dan berharap kunjungan Presiden ini dapat memberi perlindungan yang lebih baik kepada TKI.
"Kedepan mestinya diplomasi negara terus diintensifkan, tidak hanya dengan pendekatan politik, tapi pendekatan kebudayaan juga patut diperhatikan agar negara tempat TKI kita bekerja dapat lebih mengenal dan menerima dengan baik," demikian Ondim.
[zul]
