Ribuan massa menggeruduk Istana Negara dan menuntut agar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundurkan diri dari jabatannya.
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia ini menilai bahwa Jokowi-JK telah gagal dalam mengentaskan problematika kebangsaan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula menilai bahwa kepemimpinan nasional yang lemah dan kebijakan yang hanya sarat akan pencitraan semata, menjadi alasan aksi ini digelar..
"Presiden dan wakil presiden hendaknya mempunyai pemahaman yang subtantif mengenai apa yang dirasakan rakyat. Apa persoalan yang dihadapi bangsa ini, sehingga setiap kebijakan diimplementasikan secara arif, adil, dan bijaksana semata demi kepentingan masyarakat," ujarnya di sela-sela aksi yang di gelas di depan Istana Negara, Jakarta (Jumat, 11/9).
Menurutnya, bangsa Indonesia semakin jauh dari kata merdeka sejak rezim Jokowi berkuasa. Sentimen pemerintahan baru dan segala program kerja yang dibuat, tidak mampu menepis pengaruh global yang terus menekan rupiah.
Bahkan, memasuki awal 2015 ketika program-program Jokowi disebut sudah mulai terlihat arahnya, juga belum mendapat respons positif dari pasar keuangan. Fakta yang terjadi, lanjut Beni, pasar justru semakin memburuk.
"Harga barang impor terus naik, beban utang negara semakin besar, dan PHK besar-besaran. Asosiasi Pengusaha Tekstil (API) mencatat sudah 60.000 pekerja tekstil di-PHK. Ini ironis! Jokowi yang berjanji akan membuka ribuan lapangan kerja, malah menciptakan ribuan penganguran baru," lanjut Presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika.
Segenap elemen mulai dari mahasiswa, pemuda, pedagang kaki lima, dan buruh ikut bergabung bersama Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia dalam aksi ini. Tidak hanya itu, beberapa organisasi kepemudaan juga turut ambil bagian, seperti IMM, Barisan Oposisi Nasional, PMKRI, GPII, Himmah Alwasliyah, Papernas, APKLI, dan Aliansi Tarik Mandat (ATM).
Mereka menyuarakan tuntutan agar penyelenggaraan pemerintahan dikembalikan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, menolak ekonomi liberal, dan wujudkan ekonomi Berdikari melalui penguatan koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi nasional.
"Tidak hanya itu, kami juga mendesak Jokowi-JK mundur karena gagal mewujudkan kedaulatan bangsa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Turunkan Jokowi-JK! Turunkan harga! Jangan ada PHK dan usir pengusah yang tidak nasionalis!" tandasnya.
[ian]
