Konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa dan rakyat Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh kembali membuahkan hasil.
Hal ini setelah Resolusi Majelis Umum PBB tentang Pengibaran Bendera Negara-negara Observer di Kantor PBB disahkan usal melalui pemungutan suara tanggal 10 September 2015.
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dubes Desra Percaya menegaskan bahwa Indonesia mengawal agar rancangan resolusi tersebut dapat didukung oleh sebanyak mungkin negara anggota dan dapat disahkan sebagai sebuah resolusi. Indonesia, lanjutnya, telah mengawal rancangan resolusi itu sejak inisiatifnya dimunculkan.
"Peran Indonesia tersebut, merupakan wujud amanat konstitusi UUD 1945 yang menjadi prinsip Indonesia dalam memperjuangkan hak yang sah dan penuh bagi Bangsa Palestina untuk bebas dari pendudukan Israel. Termasuk membuat Palestina mendapatkan pengakuan secara adil sebagai sebuah bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Jumat, 11/9).
Melalui Resolusi yang berjudul "Raising the Flags of Non-member Observer States at The United Nations" itu, sebanyak 119 negara menyatakan dukungannya, 45 abstain, dan 8 menolak.
Dengan disahkannya resolusi tersebut, Sekjen PBB akan diberi waktu 20 hari untuk melaksanakan amanat resolusi mengibarkan bendera non-member observer state di Markas Besar dan kantor-kantor PBB. Dalam hal ini, bendera Palestina dan Tahta Suci Vatikan sebagai dua negara dengan status peninjau di PBB.
Pengibaran bendera Palestina bersama-sama dengan negara-negara anggota PBB lainnya merupakan sejarah baru dan diharapkan dapat mendorong kearah pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB.
"Indonesia dan negara-negara pendukung resolusi meyakini bahwa pengibaran bendera Palestina di PBB merupakan langkah menuju pengakuan menentukan nasib bangsa Palestina secara adil dan menjadi 'building block' penyelesaian damai konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara," tandasnya
. [ian]
