Sofjan Wanandi Lebih Baik Tutup Mulut

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi, diminta untuk tutup mulut alias tidak banyak cakap mengenai strategi pembangunan Indonesia.

Sofjan Wanandi diminta untuk sadar bahwa NKRI bukan milik para investor, tetapi milik rakyat Indonesia yang punya martabat dan kemampuan.

Permintaan agar Sofjan Wanandi tutup mulut disampaikan Kordinator Gerakan Mahasiswa 77-78, Syafril Sjofyan.

"Sofjan Wanandi itu siapa sih, selalu mendewakan bahwa Republik Indonesia yang sudah merdeka selama 70 tahun hanya tergantung kepada investor, menganggap rendah rakyat. Sudah seperti atasan presiden saja dia meminta seorang menko ditertibkan. Justru dia harus tutup mulut, jangan bikin gaduh," ujarnya kepada redaksi, Rabu (9/9).

Sebagai seorang tenaga ahli, sebut Syafril, Sofjan Wanandi tidak pantas menilai seorang menteri kordinator (menko). Daripada sibuk menilai menko yang bukan menjadi tugasnya, Syafril menyarankan Sofjan Wanandi menasihati JK agar punya strategi pembangunan ekonomi yang lebih menguntungkan kepentingan rakyat. Bukan menguntungkan para investor.

"Mengerti tidak tentang Trisakti-nya Bung Karno dan Nawacita-nya Jokowi, jika tidak sebaiknya Sofjan Wanandi diam sebelum rakyat mual dengan alasan mendewa-dewakan investor," tukas Syafril.

Pernyataan keras Syafril Sjofyan ini disampaikan sebagai komentar atas pernyataan Sofjan Wanandi yang mengatakan revisi proyek pembangunan pembangkit listrik dari 35.000 megawatt menjadi 16.000 megawatt yang digagas Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli akan membuat investor bingung.

Oleh karena itu, menurut dia, Presiden Jokowi harus menertibkan Rizal Ramli.

Sementara itu, banyak kalangan menyambut baik gagasan Rizal Ramli karena selain tidak dapat dikerjakan selesai sesuai target pada tahun 2019, pembangunan listrik 35.000 megawatt juga akan membuat bangkrut PLN.

Berdasarkan kajian timnya, Rizal mengatakan bahwa beban puncak listrik Indonesia bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

Tak sedikit yang menganggap ramainya serangan terhadap Rizal Ramli terkait revisi rencana pembangunan pembangkit listrik karena ada pihak-pihak yang terganggu kepentingan bisnisnya. Banyak disebut-sebut proyek prestisius itu akan digarap kroni JK.[dem]