Berita

ilustrasi

Impor 200 Ribu Ekor Sapi Bunting untuk Capai Swasembada, Pemerintah Nggak Kreatif

SELASA, 08 SEPTEMBER 2015 | 22:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Untuk mencapai target swasembada daging pada tahun 2016 mendatang, pemerintah mengimpor 200 ribu ekor sapi bunting.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengakui tahun 2016 target pemerintah memang swasembada. Tetapi jangan memperlakukan negara ini seperti pedagang.

"Kita memiliki penduduk dan infrastruktur sosial yang mesti diperhatikan. Jika arti swasembada ditambal dengan kebijakan impor, jadi mana kreatifitasnya?” tutur Andi Akmal dalam siaran persnya, (Selasa, 8/9).


Politisi PKS dari dapil Sulawesi Selatan II ini mengingatkan sejarah kelam Indonesia dalam mengimpor indukan sapi yang bunting, selalu menjadi hal yang sia-sia.  Ia menjelaskan setiap indukan sapi yang bunting, ketika sudah melahirkan anak sapi, indukannya menjadi mandul.

"Dari hasil penelitian dinas-dinas peternakan di daerah-daerah, sapi-sapi indukan itu disuntik hormon atau dipasang chip sehingga hanya mampu melahirkan sekali.  Setelah melahirkan sekali, sapi yang kelihatan subur menjadi mandul," tegas Andi Akmal yang juga anggota Badan Anggaran ini.

Menurut Andi Akmal ajuan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar 32,9 triliun untuk mendanai program swasembada di tujuh komoditas merupakan program yang baik. Angka ini, menurut Andi Akmal, sangat besar dan bukan tidak dihabiskan dalam satu tahun.

"Namun bisa berjalan berkelanjutan sehingga tahun berikutnya dapat meningkatkan kualitas program yang ada atau menciptakan program baru untuk kesejahteraan," tambah Andi Akmal.

Andi Akmal mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi tertipu soal impor sapi bunting ini. Menurutnya, harus ada jaminan bahwa 200 ekor sapi tersebut tetap fertil setelah melahirkan.

"Sehingga meskipun impor sapi bunting itu tetap dilakukan, masih ada harapan ada peningkatan jumlah sapi secara nasional di tahun 2017 tanpa adanya impor sapi lagi," tegas Andi Akmal. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya