Berita

ilustrasi

Impor 200 Ribu Ekor Sapi Bunting untuk Capai Swasembada, Pemerintah Nggak Kreatif

SELASA, 08 SEPTEMBER 2015 | 22:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Untuk mencapai target swasembada daging pada tahun 2016 mendatang, pemerintah mengimpor 200 ribu ekor sapi bunting.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengakui tahun 2016 target pemerintah memang swasembada. Tetapi jangan memperlakukan negara ini seperti pedagang.

"Kita memiliki penduduk dan infrastruktur sosial yang mesti diperhatikan. Jika arti swasembada ditambal dengan kebijakan impor, jadi mana kreatifitasnya?” tutur Andi Akmal dalam siaran persnya, (Selasa, 8/9).

Politisi PKS dari dapil Sulawesi Selatan II ini mengingatkan sejarah kelam Indonesia dalam mengimpor indukan sapi yang bunting, selalu menjadi hal yang sia-sia.  Ia menjelaskan setiap indukan sapi yang bunting, ketika sudah melahirkan anak sapi, indukannya menjadi mandul.

"Dari hasil penelitian dinas-dinas peternakan di daerah-daerah, sapi-sapi indukan itu disuntik hormon atau dipasang chip sehingga hanya mampu melahirkan sekali.  Setelah melahirkan sekali, sapi yang kelihatan subur menjadi mandul," tegas Andi Akmal yang juga anggota Badan Anggaran ini.

Menurut Andi Akmal ajuan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar 32,9 triliun untuk mendanai program swasembada di tujuh komoditas merupakan program yang baik. Angka ini, menurut Andi Akmal, sangat besar dan bukan tidak dihabiskan dalam satu tahun.

"Namun bisa berjalan berkelanjutan sehingga tahun berikutnya dapat meningkatkan kualitas program yang ada atau menciptakan program baru untuk kesejahteraan," tambah Andi Akmal.

Andi Akmal mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi tertipu soal impor sapi bunting ini. Menurutnya, harus ada jaminan bahwa 200 ekor sapi tersebut tetap fertil setelah melahirkan.

"Sehingga meskipun impor sapi bunting itu tetap dilakukan, masih ada harapan ada peningkatan jumlah sapi secara nasional di tahun 2017 tanpa adanya impor sapi lagi," tegas Andi Akmal. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

UPDATE

Penyelundupan BBL Senilai Rp13,2 Miliar Berhasil Digagalkan di Batam

Jumat, 11 Oktober 2024 | 03:39

Perkuat Konektivitas, Telkom Luncurkan Layanan WMS x IoT

Jumat, 11 Oktober 2024 | 03:13

Pesan SBY ke Bekas Pembantunya: Letakkan Negara di Atas Partai

Jumat, 11 Oktober 2024 | 02:49

Wasit Ahmed Al Kaf Langsung Jadi Bulan-bulanan Netizen Indonesia

Jumat, 11 Oktober 2024 | 02:21

Fraksi PKS Desak Pemerintah Berantas Pembeking dan Jaringan Judol

Jumat, 11 Oktober 2024 | 02:00

Jenderal Maruli Jamin Pelantikan Prabowo-Gibran Tak Ada Gangguan

Jumat, 11 Oktober 2024 | 01:47

Telkom Kembali Masuk Forbes World’s Best Employers

Jumat, 11 Oktober 2024 | 01:30

Indonesia Vs Bahrain Imbang 2-2, Kepemimpinan Wasit Menuai Kontroversi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:59

AHY Punya Kedisiplinan di Tengah Kuliah dan Aktivitas Menteri

Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:38

Mantan Panglima Nyagub, TNI AD Tegaskan Tetap Netral di Pilkada 2024

Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:17

Selengkapnya