Berita

jokowi

Eks Istana: Sekarang Mafia Ada di Partai Tertentu, Jokowi harus Segera Bertindak

SELASA, 08 SEPTEMBER 2015 | 18:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pada November 2008 Wakil Presiden RI saat itu, Jusuf Kalla memerintahkan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji untuk menangkap pemilik Bank Century Robert Tantular karena dinilai merampok dana bank tersebut.

Namun sekarang Jusuf Kalla yang saat ini kembali menjabat Wapres memerintahkan Kabareskrim Komjen Budi Waseso (saat ini Kepala BNN) untuk tak menangani dugaan korupsi di Pelindo II.

Hal itu disampaikan politikus Partai Demokrat yang juga bekas Staf Khusus Presiden, Andi Arief dalam akun Twitter pribadinya, @AndiArief (Selasa, 8/9).


Kontradiksi lainnya saat PDIP meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kabareskrim Komjen Suhardi Alius, yang saat itu disebut-sebut menyuplai data kasus korupsi calon Kapolri yang juga bekas ajudan Megawati Soekarnoputri, Komjen Budi Gunawan, ke KPK.

Komjen Suhardi akhirnya diganti Komjen Budi Waseso, yang dikenal sebagai orang dekat Budi Gunawan. Namun sekarang, sejumlah politikus PDIP ramai-ramai menolak pencopotan Komjen Buwas tersebut.

"Masalahnya dimana?" kata Andi Arief mempertanyakan. (Baca: Ketua DPP Demokrat: Catat, PDIP Cuma Membela Aparat Hukum yang Didukungnya!)

Menurutnya, penegakan hukum utamanya soal kasus korupsi sedang dirusak para Mafia. Kalau selama ini mafianya nggak jelas, sekarang mafianya ada di partai tertentu.

"Sebagai Kepala Departemen Pemberantasan Korupsi dan anti Mafia Hukum Partai Demokrat, saya minta Jokowi untuk membenahi sistem yang hampir hancur," ungkapnya.

"Saya mengimbau DPR tidak merundingkan kondisi carut marut pemberantasan korupsi. Jangan menjadikan polisi sebagai benteng melawan KPK," tandas Andi Arief. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya