Berita

Hukum

Terungkap, Amien Rais dan Megawati Kecipratan Kuota Haji dari SDA

SENIN, 07 SEPTEMBER 2015 | 21:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali membeberkan pihak-pihak yang ikut menikmati sisa kuota haji nasional tahun 2012 lalu. Tak sedikit dari mereka merupakan orang-orang penting di Indonesia

Mereka diantaranya, anggota Paspampres Wakil Presiden Boediono lebih dari 100 orang, almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri sebanyak 50 orang, mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sebanyak 70 orang, Amien Rais sebanyak 10 orang, Karni Ilyas sebanyak 2 orang, keluarga SDA sebanyak 6 orang, dan dari KPK sebanyak 6 orang.

"Lalu, kami memberikan kesempatan kepada berbagai pihak. Banyak sekali yang menginginkan tapi kuota sangat terbatas tidak sebanding dengan permintaan," ujar SDA saat membacakan nota keberatan alias eksepsi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9).


Kategori penerima sisa kuota haji nasional 2012 yakni jamaah usia lanjut, suami/istri yang keberangkatannya terpisah, pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan dan anggota DPD RI, BPK, BPKP, KPK, Ombudsman RI, TNI dan Polri, Kementerian dan Lembaga, BPS, wartawan media center dan non media center haji, serta tokoh agama, masyarakat, dan politik.

SDA menilai, pemberian sisa kuota haji tersebut tidak melanggar hukum lantaran tidak menggunakan hak kuota jemaah haji yang akan berangkat pada 2012 dan tidak menggunakan uang negara. Justru, menurutnya, hal itu telah menyelamatkan negara dari kerugian keuangan.

SDA melanjutkan, setiap tahun kuota haji tidak terserap sebanyak satu hingga dua persen lantaran calon haji ada yang meninggal dunia, sakit keras, atau tidak mampu melunasi biaya.

"Padahal kami telah memberikan kesempatan jemaah haji untuk melunasi BPIH dalam tiga tahap. Tapi ternyata kuota tersebut masih tersisa," ujar dia.

"Penggunaan sisa kuota yang tidak terserap itu sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sisa Kuota Nasional," tambah bekas Ketum PPP ini. [sam]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya